“Dengan begini saja masih sulit untuk bertahan. Bisa dikatakan untung sangat tipis sekali,” ujar dia.
Tapi ini menjadi pilihan pengusaha demi menghindari kerugian yang lebih besar yakni pinalti atas kontrak kerja dari pihak pembeli lantaran tak mampu memenuhi kewajiban.
Jika ini terjadi maka dipastikan buyer (pembeli) akan berpindah ke perusahaan lain, yang mungkin ada di negara lain karena saat ini bukan Indonesia saja yang mengandalkan komoditas karet.
Terkait ini, Gapkindo telah menyampaikan ke pemerintah untuk meminta solusi atas permasalahan ini demi menjaga keberlangsungan sektor perkebunan karet.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian mengatakan produksi karet Sumsel mengalami penurunan dari 1,1 juta ton pada 2020 menjadi hanya 900.000 ton pada 2021.
Penurunan ini diperkirakan disebabkan tiga faktor yakni menurunnya produktivitas kebun karena sudah berusia tua (belum diremajakan), menurunnya gairah petani untuk memanen karena harga yang rendah, hingga pengalihfungsian lahan karet menjadi lahan sawit.
Saat ini harga karet di tingkat petani yang dijual melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar Rp12.000 per kg untuk masa pengeringan satu minggu atau KKK 60 persen.
Sementara jika menjual ke tengkulak, petani hanya mendapatkan harga sekitar Rp10.000 per kg hingga Rp8.000 per kg.
“Kami melihat persoalan harga ini yang membuat petani malas menyadap (memanen), karena umumnya mereka juga hanya buruh yang menerapkan sistem bagi hasil dengan pemilik lahan,” kata Rudi.
Baca Juga:Ekonomi Domestik Makin Membaik, Impor Desember 2021 Naik 21,36 Miliar Dolar AS
Beragam upaya dilakukan pemerintah, menurut Rudi, di antaranya meningkatkan serapan dalam negeri agar harga karet dapat terkerek naik atau tidak tergantung pasar internasional. (ANTARA)
