SuaraSumsel.id - Setelah heboh atas bantuan dalam jumlah yang sangat fantastik, keluarga Akidi Tio kini merasa kurang nyaman. Hal ini karena semakin banyak pihak yang berusaha mengetahui privasi dan motivasi atas donasi Rp 2 triliun tersebut.
Dir Intel Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro mengungkapkan pihaknya berharap publik menghargai privasi dari pihak keluarga yang telah berniat membantu atas situasi pandemi COVID 19 saat ini.
Ia pun membenarkan setelah proses penyerahan simbolik yang dilakukan Senin (26/7/2021), pihaknya terus berkordinasi dengan berbagai pihak guna membahas mengenai teknis donasi atau bantuan tersebut.
"Ada insiatif akan ada memberikan donasi dengan jumlah yang cukup besar, masih dalam proses. Kita sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga, namun juga agak kurang nyaman saat ini," ujar ia.
Baca Juga:Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin Diduga Terlibat Kasus Korupsi Dana Hibah Masjid Agung
Namun, dengan semakin ramai dan heboh tanggapan publik, Ratno mengkhawatirkan akan menganggu proses atau teknis yang telah disusun dan dibahas sebelumnya.
"Saat ini, agak kurang nyaman, banyak sekali pihak yang menghubungi keluarga. Mengingat nilai nominal yang cukup besar," ujar ia.
Untuk kelanjutannya, proses teknis penyeahan dan lainnya tengah dipersiapkan.
"Kami harap ini tidak menganggu proses, sekali lagi kita menghormati privasi dan kenyamanan," ujar Ratno.
Keseluruhan proses teknis dalam penyaluran bantuan nantinya akan disampai secara terbuka.
Baca Juga:Atasi Karhutla di Puncak Musim Kemarau, Sumsel Perlu Tambahan Helikopter
"Bagaimana pun hasilnya, kita berharap agar jangan sampai ada masyarakat lapar saat PPKM ini," sambung ia.
Ia pun menyakinkan jika bagaimana pun hasil pembahasan, hendaknya tetap menghormati hak privasi keluarga. "Kita hormati proses yang berlangsung," sambung ia.
"Bagaimana pun hasilnya, kita berharap agar jangan sampai ada masyarakat lapar saat PPKM ini," pungkasnya.
Polda Sumatera Selatan pun tengah mengintensifkan upaya penanggulangan COVID 19 dengan terus berkordinasi kepada pihak lainnya, seperti Mabes Polri, hingga Pemerintah Pusat.
