SuaraSumsel.id - Aksi blokade Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, pada Senin (17/5/2021) malam di kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan berujung pemeriksaan Kepala Desa atau Kades.
Pada rapat mediasi, terungkap empat desa yang menyatakan tidak mendukung pelaksanaan peraturan daerah atau Perda, yakni Desa karang anyar, Lesung Batu Tuo, Embacang Ilir dan Batu Gajah Baru sedangkan 78 desa lainnya dinilai setuju peraturan tersebut.
“Terkait isu provokasi akan kami cari lagi, dan akan kami amankan. Pemortalan Jalinsum itu masalah nasional termasuk tindakan anarkis, tidak ada kaitan dengan Perda, kami akan tindak tegas oknum yang ganggu fasilitas umum,”kata Kapolres Muratara, AKBP Eko Sumaryanto usai rapat tersebut, Senin (18/5/2021).
Ia membenarkan, sudah ada Kades yang mereka periksa dan dimintai keterangan, terkait munculnya isu ajakan provokasi ke hal negatif terhadap masyarakat yang disebar melalui grup medsos.
Baca Juga:Pemprov Sumsel Gelar Salat Gaib dan Doa Palestina, Habib Mahdi Jadi Imam
“Kami akan amankan yang menyebarkan provokasi, berita hoax dan kami bekerja sama dengan ciber Polda Sumsel. Semalam kita baru ambil keterangan satu orang dan akan mencari lagi yang lainnya,”terangnya.
Bupati Muratara, Devi Suhartoni, mengungkapkan terbitnya larangan pesta malam itu bertujuan mengubah kabupaten Muratara menjadi lebih baik. Jika pun terdapat yang tidak sepaham, maka bisa gelar demontsrasi di kantor pemerintah bukan di jalan lintas.
“Tapi tidak boleh tutup jalan nasional, merusak atau aksi anarkis lainnya. Kita ingin berubah, setiap ada masalah tutup jalan nasional ini membuat kita tidak berubah,”tegasnya.
Penolakan Perda pelarangan pesta malam kembali, dia tidak akan menemui masyarakat desa itu kembali.
“Saya minta aparat keamanan ambil tindakan tegas sesuai aturan dan ilmu yang ada. Target saya ke depan zero portal Jalinsum,”ujarnya.
Baca Juga:Transmisi Lokal Penularan COVID 19 Tinggi di Sumsel, Terpapar Tanpa Riwayat
Kontributor: Renaldi
