SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel bersama Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Wilayah II KPK RI melakukan Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2021 guna memantau berbagai program, salah satunya sertfikasi aset daerah.
Program memantau penerapan berbagai program seperti program generik yang di dalamnya mengatur mulai dari perencanaan anggaran sampai tata kelola anggaran, sedangkan program tematik, yang salah salah satunya adalah managemen aset.
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan pengelolaan, sertifikasi, serta pemulihan aset terus dilakukan terus dilakukan Pemprov Sumsel, termasuk juga terhadap aset yang dikuasai oleh BUMN.
“Saya instruksikan jajaran untuk melakukan sertifikasi dan penertiban aset. Baik aset yang berada ditengah-tengah masyarakat maupun yang sedang digunakan OPD atau orang yang berada di OPD tersebut," kata Herman Deru dalam rilisnya, Selasa (29/3/2021).
Baca Juga:"Pedas" Jelang Ramadan, Harga Cabai di Sumsel Tembus Rp 150.000/Kg
Dian menegaskan, pengelolaan aset yang perlu diperhatikan saat ini terdiri atas aset Sumber Daya Manusia (SDM) dan barang.
"Hal itu menjadi perhatian kita. Namun sebagai provinsi yang terdiri atas 17 kab/ kota, Sumsel memiliki banyak aset bergerak dan tidak bergerak yang pengelolaannya juga kerap menemui banyak kendala," ujar ia.
Dia menilai, pengelolaan aset yang baik tentu akan semakin mengoptimalisasi pendapatan pajak di Sumsel. Apalagi, saat ini capaian pajak di Sumsel telah mencapai 102 persen dari target yang ditentukan.
Pencapaian pajak tersebut didapat melalui pemutihan pajak dan pemasangan hologram. Bahkan, pembayaran pajak juga diberlakukan untuk kendaraan yang ada di sungai.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Yudhiawan Wibisono mengatakan dalam kunjungan ini difokuskan pada program generik dan tematik.
Baca Juga:Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang
