Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu

Namun, hal tersebut masih menjadi kemungkinan yang perlu dibuktikan melalui pembahasan bersama distributor, pelaku usaha, Bulog, dan pihak terkait lainnya.

"Kalau memang ini persaingan harga atau berasnya dibawa ke luar pulau, kita akan tata dengan regulasi, meskipun ini bersifat diskresi. Tapi tentu harus berdasarkan hasil rapat," ujarnya.

Pemerintah belum menetapkan bahwa pengiriman beras ke luar daerah menjadi penyebab kelangkaan. Karena itu, penelusuran rantai pasok menjadi penting untuk mengetahui di mana persoalan sebenarnya terjadi.

Pemprov Sumsel juga akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat penegak hukum, dalam pembahasan tersebut.

Operasi Pasar Disiapkan, Bagaimana dengan Pasokan Beras?

Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan operasi pasar untuk membantu menstabilkan harga sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat.

Namun, operasi pasar saja belum cukup untuk menjawab persoalan apabila gangguan pasokan terjadi pada rantai distribusi atau ketersediaan gabah di tingkat produsen.

Pemerintah perlu memastikan beras yang tersedia dapat disalurkan secara merata, terutama ke pasar-pasar yang mengalami keterbatasan pasokan.

Di sisi lain, koordinasi dengan Bulog dan distributor dibutuhkan untuk mengetahui kondisi stok, jalur distribusi, serta kemungkinan hambatan perdagangan yang memengaruhi harga.

Baca Juga: 1.987 PPPK Palembang Menanti Nasib, Benarkah 2027 Diangkat Jadi Penuh Waktu?

Herman Deru menegaskan Sumsel sebagai daerah lumbung pangan seharusnya mampu menjamin masyarakat tidak kesulitan memperoleh beras.

"Saya jamin tidak mungkin ada kelangkaan beras di Sumatera Selatan. Jangan sampai kita dikenal sebagai lumbung pangan, tetapi masyarakatnya justru susah mencari beras. Itu yang harus kita jawab dan masyarakat harus tetap nyaman," tegasnya.

Persoalan beras premium di Sumsel kini menyisakan pekerjaan penting bagi pemerintah: memastikan apakah kenaikan harga dipicu terbatasnya gabah, persoalan distribusi, atau mekanisme perdagangan.

Bagi masyarakat, yang paling dibutuhkan bukan sekadar janji operasi pasar, melainkan kepastian beras tersedia dengan harga yang terjangkau.