Tasmalinda
Kamis, 12 November 2026 | 18:02 WIB
Jajaran kepolisian dan pihak terkait dalam konferensi pers pengungkapan dugaan kredit fiktif Eximbank.
Baca 10 detik
  • Kortas Tipidkor Polri menyita 38 aset senilai Rp242,7 miliar di Sumatera Selatan terkait dugaan kredit fiktif LPEI.
  • Penyitaan aset dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan mencegah pemindahan kepemilikan selama proses hukum berlangsung.
  • Sebelumnya, Polri juga mengusut dugaan pembiayaan fiktif LPEI kepada PT DST dan PT MIF pada 2012 hingga 2016.

SuaraSumsel.id - Penanganan dugaan kredit fiktif yang berkaitan dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eximbank memasuki tahap pengamanan aset. Sebanyak 38 aset di Sumatera Selatan disita oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dengan nilai mencapai Rp242,7 miliar.

Penyitaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dan mengamankan aset yang diduga berkaitan dengan perkara pembiayaan bermasalah di lembaga pembiayaan ekspor tersebut.

Nilai aset yang mencapai ratusan miliar rupiah membuat pengusutan perkara ini menjadi perhatian, terutama terkait bagaimana fasilitas pembiayaan dapat disalurkan, siapa saja pihak yang diduga terlibat, serta bagaimana aset-aset tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Dalam perkara dugaan kredit fiktif, penyidik perlu menelusuri tidak hanya proses pemberian pembiayaan, tetapi juga aliran dana dan kemungkinan perpindahan aset. Penelusuran tersebut penting untuk mengetahui apakah aset yang diamankan memiliki hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana.

Penelusuran Aset Jadi Bagian Penting Pengusutan

Penyitaan 38 aset dengan nilai Rp242,7 miliar memperlihatkan pentingnya penelusuran aset dalam penanganan perkara kejahatan keuangan.

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, pengamanan aset dapat menjadi langkah untuk mencegah barang yang diduga berkaitan dengan perkara dialihkan atau diperjualbelikan selama proses hukum berlangsung.

Meski demikian, penyitaan tidak serta-merta membuktikan kepemilikan aset berasal dari tindak pidana. Hubungan setiap aset dengan perkara harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, informasi mengenai lokasi, bentuk, kepemilikan, serta dasar hukum penyitaan menjadi bagian penting yang perlu diketahui publik.

Baca Juga: 28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu

Kasus Pembiayaan LPEI Pernah Diusut Polri

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI merupakan lembaga yang memiliki mandat mendukung pembiayaan ekspor nasional.

Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri juga mengungkap dugaan pembiayaan fiktif LPEI yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada dua perusahaan, yakni PT DST dan PT MIF, pada periode 2012 hingga 2016.

Dalam perkara tersebut, Polri menyebut dugaan kerugian negara mencapai 43,6 juta dolar AS. Penyidik menguraikan adanya dugaan penyimpangan dalam pemberian pembiayaan, termasuk pembiayaan yang semestinya tidak diberikan tetapi tetap diproses hingga pencairan.

Namun, keterkaitan perkara tersebut dengan penyitaan 38 aset di Sumatera Selatan perlu dipastikan melalui keterangan resmi penyidik. Kedua informasi tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai satu rangkaian perkara tanpa konfirmasi.

Publik Menanti Penjelasan Penyidik

Load More