1.987 PPPK Palembang Menanti Nasib, Benarkah 2027 Diangkat Jadi Penuh Waktu?

SuaraSumsel.id - Sebanyak 1.987 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Palembang berpeluang mengalami perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu mulai 2027.

Kabar ini menjadi harapan baru bagi ribuan pegawai yang selama ini mengabdi di berbagai sektor pelayanan publik. Namun, ada satu hal penting yang perlu diketahui: pengangkatan tersebut tidak otomatis berlaku serentak bagi seluruh PPPK Paruh Waktu pada 1 Januari 2027.

Pemerintah pusat telah menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu lintas profesi. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan regulasi, data, dan anggaran masing-masing instansi.

Artinya, 1.987 PPPK di Palembang masih harus menunggu kepastian mengenai mekanisme dan tahapan pengalihan status dari pemerintah.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, Pemkot telah mengetahui informasi kebijakan tersebut. Namun, pemerintah daerah belum menerima pemberitahuan resmi maupun petunjuk teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Informasi yang disampaikan pemerintah pusat tersebut kami sudah dengar, tapi kami belum tahu mekanismenya seperti apa, belum ada surat resmi pemberitahuan, dan kita menunggu juknis,” kata Ratu Dewa, Kamis (12/11/2026).

1.987 PPPK Palembang Menanti Perubahan Status

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang Adi Zahri mengungkapkan, jumlah PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkot Palembang saat ini mencapai 1.987 orang.

Mereka merupakan bagian dari tenaga yang menjalankan berbagai tugas pelayanan pemerintahan.

Baca Juga: 7 Dapur MBG di Palembang Belum Penuhi Standar Higienitas, Bisa Tetap Beroperasi?

Kebijakan pemerintah pusat membuka peluang perubahan status bagi PPPK lintas profesi. Cakupannya tidak hanya tenaga pendidikan, tetapi juga tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, hingga tenaga pelayanan dan pelaksana lainnya.

Meski demikian, Adi Zahri menyebut hingga Kamis (12/11/2026), pihaknya belum menerima aturan maupun petunjuk teknis yang menjadi dasar pelaksanaan pengalihan status tersebut.

“Terkait dengan PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sampai hari ini belum ada aturan, regulasi dan petunjuk teknis dari KemenPAN-RB,” ujarnya.

Dengan belum adanya ketentuan teknis, Pemkot Palembang belum dapat memastikan siapa saja yang masuk dalam tahapan pengangkatan, persyaratan yang harus dipenuhi, maupun jadwal pelaksanaannya.

Kapan PPPK Paruh Waktu Diangkat Menjadi Penuh Waktu?

Kebijakan peningkatan status PPPK Paruh Waktu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah rapat koordinasi pemerintah bersama pimpinan DPR RI pada Jumat (6/11/2026).