7 Dapur MBG di Palembang Belum Penuhi Standar Higienitas, Bisa Tetap Beroperasi?

Adapun kategori keempat adalah dapur yang dinyatakan tidak layak dan harus ditutup permanen. BGN mencontohkan lingkungan dapur yang tidak memenuhi persyaratan kebersihan dan sanitasi sebagai salah satu kondisi yang dapat menjadi dasar penilaian.

BGN juga menyebut inspeksi dilakukan pemerintah daerah atau Satgas MBG berdasarkan 14 indikator yang telah ditetapkan.

Klasifikasi tersebut membuat hasil sidak di Palembang memiliki konsekuensi lebih jauh daripada sekadar daftar catatan perbaikan. Tingkat kekurangan setiap dapur perlu dinilai agar tindak lanjutnya sesuai dengan kategori kelayakan.

4.321 Penjamah Makanan Sudah Dilatih

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang dr. Fenty Aprina mengatakan, sekitar 4.321 penjamah makanan di SPPG Palembang telah mengikuti pelatihan dan mengantongi sertifikat.

Setiap SPPG diwajibkan memastikan minimal 50 persen ditambah satu orang dari total relawan telah mengikuti pelatihan. Ketentuan ini berlaku bagi petugas yang terlibat dalam proses penyediaan makanan, termasuk juru masak, petugas penyimpanan, dan bagian pengemasan.

Pengawasan higienitas juga harus dilakukan sejak bahan pangan diterima, disimpan, diolah, dikemas, hingga didistribusikan kepada penerima manfaat.

Petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri dan penutup kepala, memperhatikan pengaturan suhu penyimpanan, serta tidak membawa telepon genggam ke area memasak.

Banyaknya petugas yang telah mengikuti pelatihan menjadi modal penting. Namun, angka tersebut tetap harus diikuti kepatuhan terhadap SOP di setiap dapur.

Baca Juga: 28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu

Pekerjaan rumah pemerintah kini bukan hanya memastikan seluruh SPPG memiliki tenaga terlatih, melainkan juga memastikan standar itu benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan MBG bukan semata-mata banyaknya makanan yang dibagikan. Keamanan makanan yang sampai ke meja penerima manfaat juga harus menjadi prioritas.