BSU Rp900 Ribu Belum Muncul? Cek 4 Hal Ini Sebelum Mengira Gagal Dapat

SuaraSumsel.id - Pekerja yang menantikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 perlu memastikan data kepesertaan dan pengupahan mereka sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sebab, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan masih bekerja tidak otomatis membuat seseorang ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan ketentuan penyaluran BSU 2026. Bantuan diberikan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Namun, pekerja perlu memahami bahwa penetapan penerima tetap melalui proses pendataan, validasi, dan verifikasi sesuai persyaratan yang berlaku.

Kemnaker juga menegaskan bahwa pekerja tidak perlu mendaftar secara mandiri untuk mendapatkan BSU. Data calon penerima bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, ketepatan informasi kepesertaan dan data yang dilaporkan perusahaan menjadi hal penting dalam proses penentuan penerima bantuan.

Mengapa NIK belum terdaftar sebagai penerima BSU 2026?

Ada sejumlah hal yang perlu diperiksa pekerja apabila belum menemukan informasi mengenai status penerima BSU.

1. Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak aktif

Salah satu syarat penerima BSU 2026 adalah terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

Artinya, pekerja perlu memastikan status kepesertaannya tercatat aktif pada periode tersebut. Apabila perusahaan belum memperbarui data atau kepesertaan telah dilaporkan tidak aktif, kondisi ini dapat memengaruhi pemenuhan persyaratan.

Baca Juga: Sudah Cair BLT Rp 900 Ribu! Begini Cara Cek Nama Anda Masuk Penerima atau Tidak

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa peserta aktif merupakan pekerja yang masih membayar iuran dan belum dilaporkan berhenti bekerja atau berstatus nonaktif hingga 31 Agustus 2026.

2. Upah yang dilaporkan perusahaan tidak sesuai ketentuan

BSU 2026 diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan, atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah tertentu.

Data upah yang digunakan bukan semata-mata berdasarkan pengakuan pekerja, melainkan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem kepesertaan.

Komponen upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat sesuai ketentuan dalam regulasi BSU 2026.