Sumsel Bidik Perdagangan Karbon di Tengah Krisis Karhutla, Sejauh Mana Kesiapannya?

SuaraSumsel.id - Sumatera Selatan mulai memperkuat langkah untuk mengembangkan nilai ekonomi karbon dari sektor berbasis lahan. Namun, rencana tersebut menghadapi tantangan besar, yakni memastikan potensi ekonomi dari perlindungan hutan dan gambut dapat diwujudkan ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan di daerah ini?

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan. Pembentukan kelembagaan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat koordinasi, menyiapkan rencana kerja, serta mendukung agenda pengendalian perubahan iklim dan pengembangan nilai ekonomi karbon.

Langkah tersebut ditindaklanjuti melalui rapat sosialisasi dan pembahasan rencana kerja Pokja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel pada 28 September 2026.

Meski demikian, pembentukan kelompok kerja baru merupakan salah satu bagian dari proses persiapan. Kesiapan Sumsel untuk masuk lebih jauh ke mekanisme ekonomi karbon juga bergantung pada ketersediaan data yang dapat diverifikasi, perencanaan anggaran, sistem pemantauan emisi, serta mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat.

Pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar potensi karbon Sumsel, tetapi juga bagaimana pemerintah membuktikan pengurangan emisi dan memastikan perlindungan lingkungan menjadi hasil nyata dari kebijakan tersebut.

Sumsel Bentuk Pokja Ekonomi Karbon

Pembentukan Pokja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 556/KPTS/BAPPEDA/2026 tertanggal 3 September 2026.

Mengutip keterangan resmi website Bappeda Sumsel, Pokja tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung agenda pengendalian perubahan iklim. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari dukungan Sumsel terhadap komitmen nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dan pelaksanaan REDD+.

Secara kelembagaan, Pokja terdiri atas Komisi Pengarah, Komisi Teknis, sekretariat, serta empat kelompok kerja operasional. Keempatnya mencakup perencanaan dan penganggaran; pengukuran, pemantauan dan pelaporan, kerangka pengaman;serta pembagian manfaat.

Baca Juga: WALHI Sumsel Soroti Dry Ice di Palembang, Minta Biaya dan Hasil Evaluasi Dibuka ke Publik

Dalam rapat pada 28 September 2026, pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan membahas penyamaan persepsi mengenai tugas dan fungsi masing-masing unsur. Pertemuan itu juga mencakup penyusunan matriks rencana kerja, jadwal kegiatan, identifikasi kegiatan prioritas, kebutuhan data, dan dukungan pendanaan.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan penyusunan rencana kerja menjadi bagian dari agenda yang sedang berjalan. Namun, informasi yang dipublikasikan belum merinci target pengurangan emisi, nilai transaksi karbon yang hendak dicapai, ataupun jadwal pelaksanaan perdagangan karbon di tingkat daerah.

Dengan demikian, pembentukan Pokja belum dapat disamakan dengan dimulainya transaksi karbon atau keberhasilan pengurangan emisi.

Perdagangan Karbon Bukan Sekadar Menjual Potensi Hutan

Perdagangan karbon merupakan mekanisme ekonomi yang memungkinkan unit pengurangan atau penyerapan emisi gas rumah kaca diperdagangkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam sektor berbasis lahan, upaya tersebut dapat berkaitan dengan perlindungan hutan, pengelolaan gambut, pencegahan deforestasi, serta pemulihan ekosistem.

Namun, potensi kawasan hutan dan gambut tidak otomatis menjadi kredit karbon yang bisa dijual. Pengurangan atau penyerapan emisi harus dihitung menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, dipantau, dilaporkan, dan diverifikasi sesuai mekanisme yang digunakan.