POSPERA Sumsel Dukung Kapolda Baru Sikat Oligarki Karhutla, Desak Prabowo Tata Ulang HGU

Iqbal meminta pemerintah mengevaluasi lahan yang terbukti bermasalah dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum, termasuk pencabutan izin apabila persyaratannya terpenuhi.

Menurut POSPERA, persoalan karhutla perlu ditangani dengan melihat kaitan antara pengelolaan lahan, pengawasan konsesi, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.

POSPERA menilai dampak karhutla tidak berhenti ketika api padam. Kebakaran dan kabut asap juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, serta perekonomian warga.

Karena itu, organisasi tersebut meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga memastikan pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar.

Salah satu tuntutan utamanya adalah agar pemerintah daerah mempertimbangkan jalur gugatan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dan kerugian yang dapat dibuktikan.

Hingga siaran pers tersebut diterbitkan, dokumen POSPERA belum menyertakan tanggapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah kabupaten yang disebut, maupun perusahaan-perusahaan yang masuk dalam data konsesi tersebut.

Dengan demikian, tuntutan POSPERA masih merupakan sikap organisasi yang perlu ditindaklanjuti dan diuji melalui proses hukum. Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana pemerintah daerah akan menggunakan kewenangannya untuk memperjuangkan ganti rugi, sementara aparat penegak hukum menelusuri bukti dan menentukan pihak yang bertanggung jawab atas karhutla.