POSPERA Sumsel Dukung Kapolda Baru Sikat Oligarki Karhutla, Desak Prabowo Tata Ulang HGU

SuaraSumsel.id - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan tak hanya dituntut berhenti pada pemadaman api. Dewan Pimpinan Daerah Posko Perjuangan Rakyat (DPD POSPERA) Sumsel mendesak pemerintah daerah mengambil langkah hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.

Ketua DPD POSPERA Sumsel, Muhammad Iqbal Marsyal, secara khusus mendesak Gubernur Sumsel serta Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin mengajukan gugatan ganti rugi terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat akibat karhutla.

Desakan tersebut disampaikan POSPERA dalam siaran pers tertanggal 10 Oktober 2026. Organisasi itu menilai pemerintah daerah perlu menggunakan kewenangan hukumnya untuk memperjuangkan pemulihan lingkungan dan kerugian yang dialami warga.

“Untuk Gubernur Sumsel, Bupati OKI, dan Bupati Banyuasin: ini saatnya membuktikan kalian bekerja untuk siapa! Kalau tidak berani berdiri di pihak rakyat menggugat korporasi dan malah tunduk pada oligarki, lebih baik kalian mundur!” tegas Iqbal dalam pernyataan tertulisnya.

22.690 titik panas di 81 konsesi perusahaan

Dalam siaran persnya, POSPERA mengutip temuan WALHI Sumatera Selatan yang mencatat 22.690 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah konsesi 81 perusahaan. Rinciannya, sebanyak 10.411 titik panas berada di 18 konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) atau hutan tanaman industri (HTI). Sementara itu, 12.279 titik lainnya berada di 63 konsesi perkebunan.

POSPERA menggunakan data tersebut untuk menyoroti persoalan pengawasan dan pengelolaan lahan di Sumsel. Organisasi ini meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pelanggaran secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perusahaan.

Meski demikian, keberadaan hotspot di dalam wilayah konsesi tidak dengan sendirinya membuktikan perusahaan menjadi penyebab kebakaran. Penentuan tanggung jawab hukum tetap memerlukan pemeriksaan lapangan, pengumpulan bukti, dan proses penegakan hukum.

Selain mendesak gugatan ganti rugi, POSPERA menyatakan dukungan terhadap Kapolda Sumsel yang baru untuk memprioritaskan penegakan hukum atas kasus karhutla.

Baca Juga: Wamen LH Minta Perusahaan Bangun Infrastruktur Air untuk Cegah Karhutla Sumsel

Iqbal meminta kepolisian membuka informasi mengenai proses hukum terhadap korporasi yang telah, sedang, maupun akan diperiksa. Menurut POSPERA, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi penanganan perkara.

Organisasi tersebut juga mendorong aparat menelusuri pertanggungjawaban korporasi hingga jajaran pengambil keputusan apabila bukti menunjukkan adanya keterlibatan mereka.

POSPERA turut meminta pemerintah dan aparat penegak hukum menerapkan sanksi sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran, termasuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila unsur hukumnya terpenuhi.

Presiden Prabowo diminta tata ulang HGU dan konsesi

Desakan POSPERA tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah dan kepolisian. Organisasi tersebut juga meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan krisis karhutla sebagai krisis nasional.

Selain itu, POSPERA mendorong evaluasi terhadap penguasaan lahan melalui hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan berbagai izin konsesi perusahaan di Sumatera Selatan.