- Pemprov Sumsel menjanjikan program bantuan bibit berkelompok bagi masyarakat terdampak karhutla di kantor gubernur, Rabu (7/10/2026).
- Aksi protes mahasiswa IMM Sumsel mendesak optimalisasi penanganan karhutla, pencopotan Kepala BPBD, serta revitalisasi lingkungan.
- Apriyadi menyatakan data perusahaan terindikasi karhutla telah diserahkan kepada Polda Sumsel untuk proses hukum berjalan.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah proses penegakan hukum terhadap korporasi terkait karhutla di Sumsel. Pada hari yang sama, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut 12 perusahaan di Sumsel telah disegel dan sampel dari lokasi tersebut telah dikirim ke laboratorium. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut dan jenis sanksi.
Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, jika ditemukan unsur pidana, perkara akan ditindaklanjuti kepolisian. Sementara untuk perkara perdata atau pengenaan denda, pemerintah akan menghitung kerugian yang ditimbulkan.
Pemulihan lahan bekas karhutla pada akhirnya tidak hanya bergantung pada penyaluran bibit. Lahan yang terbakar, khususnya kawasan dengan karakteristik gambut, membutuhkan pemulihan kondisi ekologis dan tata air agar risiko kebakaran berulang dapat ditekan.
Pemprov Sumsel sebelumnya juga menyatakan penanganan karhutla membutuhkan pendekatan dari hulu hingga hilir. Dalam penanganan di wilayah rawan, pemerintah melibatkan pemerintah desa, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI/Polri hingga perusahaan pemegang izin.
Gubernur Sumsel Herman Deru juga sebelumnya menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman, tetapi mencakup pencegahan dan rehabilitasi kawasan terdampak.
Karena itu, janji bantuan bibit kini menyisakan pertanyaan berikutnya: lahan mana yang akan dipulihkan, siapa yang berhak menerima, bibit apa yang ditanam, dan bagaimana Pemprov memastikan kawasan yang telah terbakar tidak kembali menjadi sumber karhutla?
Bagi masyarakat terdampak, jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah bantuan bibit benar-benar menjadi bagian dari pemulihan ekosistem atau sekadar berhenti pada penyaluran bantuan setelah bencana.
Tag
Berita Terkait
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Apa Sanksi Berikutnya?
-
18 Konsesi Perusahaan Terdeteksi 10.411 Hotspot, Sejauh Mana Tindakan Pemerintah?
-
Dari Subuh hingga Sore, Begini Perubahan Udara Palembang yang Masih Dikepung Asap
-
353 Personel Masih Berjibaku Padamkan Karhutla Muara Medak, 345 Sorti Water Bombing
-
16 Perusahaan Diselidiki Karhutla Sumsel, Mengapa Nama Korporasi Belum Dibuka?
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
SERU Sriwijaya 2026: Sinergi Bersama Wujudkan UMKM Sumsel Tangguh dan Berdaya Saing
-
COP31 Usai, Lingkar Hijau Soroti Gambut Sumsel Seluas Singapura Terbakar saat RI Jualan Karbon
-
73 Ribu Hektar Kubah Gambut Sumsel Terbakar, Luasnya Lebih Besar dari Singapura
-
ASUS Hadirkan Rekomendasi Laptop Terbaik 2026 di Palembang, Unggulkan No 1 Quality & Service
-
Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda