- Pemprov Sumsel menjanjikan program bantuan bibit berkelompok bagi masyarakat terdampak karhutla di kantor gubernur, Rabu (7/10/2026).
- Aksi protes mahasiswa IMM Sumsel mendesak optimalisasi penanganan karhutla, pencopotan Kepala BPBD, serta revitalisasi lingkungan.
- Apriyadi menyatakan data perusahaan terindikasi karhutla telah diserahkan kepada Polda Sumsel untuk proses hukum berjalan.
SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menjanjikan program bantuan bibit untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Janji tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumsel, Apriyadi, saat menemui massa Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumsel yang menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (7/10/2026).
Apriyadi mengatakan program pemulihan tersebut akan diarahkan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Namun, bantuan bibit tidak diberikan secara perseorangan.
“Karena ini bencana, jika ada seseorang yang bisa menginventarisir mereka akan kami buat program bantuan bibit. Catatannya, jangan perseorangan tapi berkelompok. Tidak ada yang mau terkena bencana, nanti kita bantu,” kata Apriyadi.
Bagaimana mekanisme bantuan bibitnya?
Dari penjelasan Pemprov Sumsel, setidaknya terdapat tiga tahap yang disebutkan Apriyadi, yakni inventarisasi lahan atau masyarakat terdampak, pengelompokan penerima, kemudian pemberian bantuan bibit. Namun, Pemprov Sumsel belum menjelaskan secara rinci jenis bibit yang akan diberikan, luas lahan yang menjadi sasaran, jumlah bibit per kelompok, maupun lembaga yang akan melakukan verifikasi penerima.
Karena itu, mekanisme yang disampaikan Apriyadi sejauh ini masih berupa kerangka program, bukan petunjuk teknis penyaluran bantuan.
Di sisi lain, Dinas Kehutanan Sumsel memang memiliki layanan pengajuan bibit bagi masyarakat. Dalam layanan SIPOHON, pengajuan bibit dilakukan dengan mengisi data seperti NIK, jenis bibit, jumlah dan lokasi penanaman. Namun, belum ada keterangan bahwa mekanisme tersebut merupakan mekanisme khusus untuk program pemulihan lahan bekas karhutla yang disampaikan Apriyadi pada aksi 7 Oktober.
Pernyataan mengenai bantuan bibit itu muncul setelah sekitar 100 mahasiswa IMM Sumsel mendatangi Kantor Gubernur Sumsel. Massa membawa Surat Tuntutan Aksi Nomor 319/D-11/VII/X/2026. Dokumen tersebut diterima dan ditandatangani Apriyadi yang hadir mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru.
Baca Juga: 12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Apa Sanksi Berikutnya?
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti penanganan karhutla yang dinilai belum optimal. Mereka mendesak pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan karhutla, menyediakan layanan kesehatan bagi warga terdampak, membentuk satuan tugas pelayanan dan pengawasan dampak karhutla, serta melakukan revitalisasi lingkungan yang rusak.
Koordinator lapangan aksi, Susanto, mengatakan mahasiswa datang bukan sekadar mengikuti aksi sebelumnya. Mereka meminta pemerintah mengambil langkah konkret menghadapi kabut asap yang terus berdampak terhadap masyarakat.
“Jadi kami di sini melakukan unjuk rasa, bukan sekadar Fears Of Missing Out (FOMO), pada dasarnya tuntutan kami tidak jauh berbeda. Jangan sampai kita hanya menunggu hujan,” kata Susanto.
Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pencopotan Kepala BPBD Sumsel. Mereka menilai penanganan karhutla dan dampak kabut asap belum memberikan hasil yang memadai.
Selain pemulihan lahan, mahasiswa juga mendesak pemerintah menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Menanggapi hal tersebut, Apriyadi mengatakan data mengenai perusahaan yang terindikasi terkait karhutla telah diserahkan kepada Polda Sumsel.
“Iya sudah, datanya sudah di Polda semua itu. Proses hukum sedang berjalan, kita sudah tahu lah korporasi-korporasi itu. Kali ini harus benar-benar dibenarkan,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Apa Sanksi Berikutnya?
-
18 Konsesi Perusahaan Terdeteksi 10.411 Hotspot, Sejauh Mana Tindakan Pemerintah?
-
Dari Subuh hingga Sore, Begini Perubahan Udara Palembang yang Masih Dikepung Asap
-
353 Personel Masih Berjibaku Padamkan Karhutla Muara Medak, 345 Sorti Water Bombing
-
16 Perusahaan Diselidiki Karhutla Sumsel, Mengapa Nama Korporasi Belum Dibuka?
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
SERU Sriwijaya 2026: Sinergi Bersama Wujudkan UMKM Sumsel Tangguh dan Berdaya Saing
-
COP31 Usai, Lingkar Hijau Soroti Gambut Sumsel Seluas Singapura Terbakar saat RI Jualan Karbon
-
73 Ribu Hektar Kubah Gambut Sumsel Terbakar, Luasnya Lebih Besar dari Singapura
-
ASUS Hadirkan Rekomendasi Laptop Terbaik 2026 di Palembang, Unggulkan No 1 Quality & Service
-
Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda