12 Perusahaan di Sumsel Disegel KLH Terkait Karhutla, Apa Sanksi Berikutnya?

SuaraSumsel.id - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan memasuki tahap baru. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan sudah menyegel 12 perusahaan yang arealnya teridentifikasi berkaitan dengan kejadian karhutla di Sumsel.

Penyegelan tersebut disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono setelah mengikuti rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Sumsel, Rabu (7/10/2026). “Kalau korporasi yang disegel ada 57 di tingkat nasional, kalau di Sumsel ada 12 yang kita segel,” kata Diaz.

Dengan demikian, Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang masuk dalam langkah penindakan KLH terhadap korporasi terkait karhutla. Secara nasional, KLH telah menyegel 57 korporasi.

Penyegelan bukan berarti proses hukum terhadap seluruh perusahaan tersebut otomatis berujung pidana. KLH telah mengambil sampel dari lokasi yang disegel untuk diperiksa di laboratorium. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah menentukan bentuk sanksi terhadap masing-masing perusahaan.

Diaz mengatakan sanksi akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan jenis pelanggaran yang ditemukan.

Jika ditemukan unsur pidana, perkara akan ditindaklanjuti aparat penegak hukum. Sementara untuk pelanggaran yang masuk ranah perdata atau administratif, pemerintah akan menghitung sanksi dan denda sesuai ketentuan. Artinya, setelah penyegelan, proses berikutnya menjadi penting: apa yang ditemukan dari pemeriksaan lapangan dan hasil laboratorium?

Nama 12 perusahaan belum dibuka

Hingga Rabu, KLH belum mengungkap identitas 12 perusahaan yang disegel di Sumsel.

Diaz mengatakan daftar tersebut nantinya akan berkaitan dengan proses penanganan yang sedang berjalan. Gubernur Sumsel Herman Deru memastikan nama-nama perusahaan tersebut pada akhirnya akan dipublikasikan. “Pasti di-publish-kan, pasti di-publish,” ujar Herman Deru.

Baca Juga: 18 Konsesi Perusahaan Terdeteksi 10.411 Hotspot, Sejauh Mana Tindakan Pemerintah?

Keterbukaan nama perusahaan menjadi perhatian karena sebelumnya WALHI Sumsel juga mengungkap temuan hotspot dalam kawasan konsesi.

Dalam analisis spasial menggunakan data SIPONGI untuk periode 1 September hingga 2 Oktober 2026, WALHI mencatat 22.690 hotspot berada di dalam konsesi perusahaan.

Dari jumlah tersebut, 10.411 hotspot berada pada 18 konsesi pemegang izin PBPH/HTI, sedangkan 12.279 lainnya berada pada 63 konsesi perkebunan.

Namun, data hotspot tersebut tidak otomatis membuktikan perusahaan sebagai penyebab kebakaran. Keterkaitan dengan karhutla tetap membutuhkan verifikasi lapangan dan pembuktian sesuai proses hukum.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong perusahaan memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi.

Dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Sumsel, Diaz meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan membangun infrastruktur untuk memitigasi kebakaran, termasuk kanal dan water intake.