Wajah Lain Krisis Karhutla: Anak Terpapar Asap, Perempuan Lebih Berat Merasakan Beban

Pada saat yang sama, kualitas udara Palembang sempat berada dalam kategori tidak sehat. ISPU Palembang tercatat mencapai 123 pada 21 Agustus 2026.

Asap dari karhutla di wilayah sekitar dapat terbawa angin menuju wilayah perkotaan. Kondisi ini membuat dampak kebakaran tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal dekat lokasi kebakaran.

Dinas Kesehatan Sumsel juga mencatat 259.297 kasus ISPA sepanjang Januari-Juni 2026. Meski angka tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan seluruhnya dengan karhutla, peningkatan risiko gangguan pernapasan menjadi perhatian ketika kualitas udara memburuk.

Krisis yang tidak berhenti ketika api padam

Dari Sumatera Selatan, Juru Kampanye Perkumpulan Rawang, Kartika Lestari, menilai krisis karhutla telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender. “Karhutla di Sumatera Selatan telah memperdalam ketidakadilan sosial dan gender,” ujar Kartika.

Perkumpulan Rawang mendesak pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberikan perlindungan khusus, layanan kesehatan serta pemulihan ekonomi bagi perempuan dan anak di wilayah terdampak.

Sorotan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Ada persoalan lain yang harus ditangani setelah kebakaran, yakni kesehatan masyarakat, keberlangsungan pendidikan anak, akses kebutuhan dasar dan pemulihan ekonomi keluarga.

Hotspot melonjak 549 persen

Pantau Gambut mencatat eskalasi titik panas pada Juli 2026 terjadi secara signifikan. Selain Kalimantan Barat dan Papua Selatan, Kalimantan Tengah mengalami lonjakan tajam.

Baca Juga: Sumsel Makin Membara, 449 Hotspot Karhutla Mengintai Kesehatan Pernapasan Warga

Wilayah tersebut sebelumnya relatif stabil di kisaran 200 titik panas per bulan sejak Januari 2026. Namun pada Juli, jumlahnya melonjak menjadi 2.821 titik panas.

Pantau Gambut menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan pengelolaan lahan dan perlindungan masyarakat yang belum terselesaikan. Organisasi tersebut juga mendesak pemerintah mengevaluasi izin konversi lahan gambut oleh korporasi skala besar.

Juru Kampanye Pantau Gambut Putra Saptian mengatakan perlindungan ekosistem gambut tidak seharusnya dikompromikan atas nama pembangunan. “Selama perlindungan gambut terus dinegosiasikan, krisis ini akan terus memakan korban,” ujarnya.

Bagi perempuan dan anak yang tinggal di wilayah terdampak, krisis karhutla bukan hanya persoalan ketika api terlihat. Dampaknya dapat berlanjut ketika asap masuk ke rumah, aktivitas anak terganggu dan perempuan harus menghadapi tambahan tanggung jawab untuk menjaga keluarga.

Karena itu, penanganan karhutla tidak hanya menyangkut seberapa cepat api dipadamkan, tetapi juga seberapa serius negara melindungi mereka yang paling rentan ketika bencana terjadi.