- Sebanyak 1.400 pekerja di Sumatera Selatan mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang periode Januari hingga Juni 2026.
- Sebanyak 1.166 pekerja menyelesaikan masalah pemutusan hubungan tersebut secara damai melalui kesepakatan langsung bersama pihak perusahaan masing-masing.
- Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan memberikan pelatihan keterampilan agar para korban pemutusan hubungan kerja mendapat penghasilan baru.
SuaraSumsel.id - Sebanyak 1.400 pekerja di Sumatera Selatan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-Juni 2026. Namun, ada fakta yang menarik: sebagian besar PHK tersebut justru terjadi tanpa melalui proses perselisihan hubungan industrial.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Sumsel Eky Zakya mengatakan dari sekitar 1.400 pekerja yang terdampak PHK, sebanyak 1.166 pekerja menyelesaikan persoalannya melalui kesepakatan dengan perusahaan. Sementara 234 pekerja terlibat dalam perselisihan hubungan industrial.
“Perusahaan dan pekerja kami dorong untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan hubungan industrial sehingga PHK dapat menjadi pilihan terakhir,” kata Eky.
Data tersebut menunjukkan sekitar 1.166 dari 1.400 pekerja yang terkena PHK tidak sampai masuk proses perselisihan. Sementara 234 pekerja lainnya terlibat dalam 125 kasus perselisihan yang ditangani melalui mediasi Disnakertrans Sumsel.
Kondisi ini membuat persoalan PHK di Sumsel tidak semata-mata soal konflik antara pekerja dan perusahaan.
Ada pekerja yang kehilangan pekerjaan setelah persoalannya diselesaikan melalui kesepakatan bersama Menurut Eky, penyebab PHK cukup beragam, mulai dari efisiensi perusahaan, berakhirnya kontrak kerja hingga pelanggaran disiplin pekerja.
Artinya, tidak semua PHK terjadi karena perselisihan.
Sebagian merupakan konsekuensi dari perubahan kebutuhan perusahaan maupun berakhirnya hubungan kerja berdasarkan kondisi yang disepakati. Disnakertrans Sumsel tidak hanya mendorong dialog antara perusahaan dan pekerja.
Pekerja yang sudah terkena PHK juga diarahkan mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan informasi lowongan kerja agar bisa kembali masuk ke pasar kerja.
Baca Juga: Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,20 Persen, Uangnya Paling Banyak Berputar di Sektor Ini
Eky mengatakan pekerja juga perlu meningkatkan kompetensi agar mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
Dengan demikian, persoalan 1.400 pekerja yang terkena PHK bukan hanya soal bagaimana mencegah perselisihan, tetapi juga bagaimana pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat kembali memperoleh penghasilan.
Berita Terkait
-
Ekonomi Sumsel Tumbuh 5,20 Persen, Uangnya Paling Banyak Berputar di Sektor Ini
-
Terungkap Peran 3 Pelaku Begal Polisi di Palembang, Ada yang Tusuk dan Ambil Kunci Motor
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Panas hingga 34 Derajat, BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Karhutla di Sumsel
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam
-
Aksi Lanjutan Kasus Pengeroyokan 2 Wartawan, Koalisi Pers Sumsel Desak Polda Buka Hasil Investigasi
-
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?
-
457 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Udara Palembang Masih Tidak Sehat Meski Karhutla Mereda
-
Bayar Rp2,5 Juta untuk Cerai Tanpa Sidang, Akta yang Diterima Warga Ternyata Palsu