BEM Unsri Akhirnya Turun Aksi Kritisi Pemerintahan Prabowo, Bawa 8 Tuntutan

SuaraSumsel.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya (Unsri) akhirnya menyatakan sikap dengan turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui seruan aksi yang beredar di media sosial resmi organisasi mahasiswa, BEM Unsri mengajak seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya untuk mengikuti aksi pada Rabu (24/6/2026).

Aksi dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB dengan titik kumpul di Landmark Unsri Indralaya dan Landmark Bukit Besar Palembang sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Sumsel.

Dalam poster yang beredar, BEM Unsri mengusung slogan tegas "Sriwijaya Tidak Diam!" sebagai bentuk sikap terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai bermasalah.

Narahubung BEM Unsri, Alief Abbiyu, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Kami tidak bisa terus diam melihat berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Mahasiswa harus hadir sebagai kontrol sosial,” ujar Alief.

Keputusan ini menambah daftar panjang aksi mahasiswa di Sumatera Selatan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah kelompok mahasiswa sebelumnya telah lebih dulu turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat.

Kini, BEM Unsri sebagai organisasi mahasiswa dari kampus terbesar di Sumatera Selatan turut bergabung dalam gelombang aksi tersebut.

Bawa Delapan Tuntutan

Baca Juga: Warga Dukung MBG Demo di DPRD Sumsel, Siapa Sebenarnya Massa yang Turun ke Jalan?

Dalam materi aksi yang disebarkan, BEM Unsri menyiapkan delapan poin tuntutan yang akan disampaikan kepada DPRD Sumsel.

Tuntutan tersebut meliputi percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi total terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta perbaikan distribusi subsidi energi agar lebih berpihak kepada masyarakat rentan.

Mahasiswa juga menyoroti isu supremasi sipil dengan mendorong revisi Undang-Undang TNI dan Polri.

Selain itu, BEM Unsri menolak pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh TNI dan Polri serta mendesak perlindungan terhadap kebebasan pers.

Dua tuntutan lainnya adalah mengembalikan alokasi Tunjangan Kinerja Dosen (TKD) ke porsi semula dan menolak kebijakan yang dinilai berpotensi mengurangi independensi bank sentral.

Menurut Alief Abbiyu, seluruh tuntutan tersebut merupakan hasil kajian internal mahasiswa terhadap kondisi sosial dan kebijakan pemerintahan saat ini.