Hilirisasi Batu Bara dari Sumsel Dimulai, Bisakah Ini Akhiri Ketergantungan LPG Impor?

SuaraSumsel.id - Langkah besar Indonesia dalam mengubah arah kebijakan energi mulai terlihat nyata. Di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) resmi dimulai, membuka harapan baru untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG yang selama ini membebani negara.

Di balik seremoni groundbreaking itu, tersimpan pertaruhan besar. Bukan hanya soal pembangunan pabrik atau investasi, tetapi tentang apakah Indonesia benar-benar mampu mengubah sumber daya alamnya menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, melihat proyek ini sebagai jawaban atas persoalan lama yang sempat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mengingat masa pandemi COVID-19, ketika warga harus mengantre untuk mendapatkan LPG, yakni menjadi sebuah ironi bagi daerah yang kaya akan minyak, gas, dan batu bara seperti Sumatera Selatan.

“Ini yang harus kita jawab,” ujarnya.

DME kemudian hadir sebagai solusi yang dijanjikan. Energi alternatif ini diproduksi dari batu bara kalori rendah, jenis yang selama ini kurang diminati pasar dan kerap dianggap tidak bernilai tinggi. Melalui hilirisasi, batu bara tersebut diolah menjadi bahan bakar yang bisa menggantikan LPG, sesuatu yang selama ini masih banyak diimpor Indonesia.

Direktur Pembina Hilirisasi PT Bukit Asam Tbk, Turino Yulianto, menjelaskan bahwa proyek ini dirancang memproduksi sekitar 1,4 juta ton DME per tahun. Untuk mencapai angka itu, dibutuhkan pasokan batu bara dalam jumlah besar yang seluruhnya berasal dari Sumatera Selatan.

Produk tersebut nantinya akan diserap dan didistribusikan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai bagian dari strategi nasional menggantikan sebagian kebutuhan LPG.

Di sinilah letak ambisi besarnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih bergantung pada impor LPG dalam jumlah signifikan. Ketergantungan ini tidak hanya menekan neraca perdagangan, tetapi juga membebani anggaran negara melalui subsidi energi.

Dengan DME, pemerintah mencoba memutus lingkaran tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, proyek ini berpotensi mengurangi impor, menekan subsidi, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Baca Juga: PTBA dan BKMT Muara Enim Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Kelas Kreasi Vol 7

Namun, optimisme itu datang bersama pertanyaan yang tak kalah besar: apakah proyek ini benar-benar efisien?

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa setiap proyek hilirisasi harus dihitung secara matang. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada kepentingan lain selain memastikan proyek tersebut benar-benar menguntungkan rakyat.

Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa pemerintah memahami risiko di balik proyek semacam ini. Investasi besar, teknologi kompleks, hingga dinamika harga energi global menjadi faktor yang bisa menentukan apakah DME akan menjadi solusi atau justru beban baru.

Di tingkat daerah, harapan tetap tinggi. Proyek ini diyakini tidak hanya akan memperkuat sektor energi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Lapangan kerja baru terbuka, keterampilan tenaga kerja meningkat, dan peluang industri turunan mulai terbentuk.

Bagi Sumatera Selatan, ini adalah kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang sebagai daerah penghasil bahan mentah dan naik kelas dalam rantai industri nasional.

Pada akhirnya, proyek DME Tanjung Enim bukan sekadar proyek energi. Ia adalah simbol dari arah baru kebijakan ekonomi Indonesia—beralih dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan bernilai tambah.