Sama-Sama Libatkan Militer, Efektifkah Sekolah Militer Ratu Dewa dan Retret Herman Deru?

SuaraSumsel.id - Pendidikan remaja Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menjadi sorotan publik.

Dua tokoh penting Sumsel, Gubernur Herman Deru dan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, kini sama-sama mengusung gagasan sekolah militer untuk mendidik generasi muda.

Meskipun sama-sama mengusung konsep melibatkan militer, gagasan Sekolah Militer ala Ratu Dewa dan program retret pendidikan dari Herman Deru justru memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda.

Sekilas terlihat serupa, namun bila ditelisik lebih dalam, program Ratu Dewa lebih bersifat represif dan langsung menyasar siswa yang dianggap bermasalah dengan pola pendidikan semi militer di barak TNI.

Baca Juga: Investor Saham Sumsel Tembus 395 Ribu, Didominasi Anak Muda! Ini Tips KSEI Biar Cuan Maksimal

Sementara itu, Herman Deru lebih menekankan pada pendekatan preventif melalui retret, yaitu pembinaan mental dan spiritual sebelum anak-anak benar-benar terjerumus dalam kenakalan yang lebih jauh.

Perbedaan ini memicu pertanyaan besar: mana yang sebenarnya lebih efektif dalam menyelamatkan masa depan remaja Sumsel?

Apakah dengan pendekatan keras ala barak militer, atau pembinaan karakter melalui retret yang lebih bernuansa keagamaan dan moral? Kini, masyarakat dibuat penasaran dengan duel gagasan dua kepala daerah ini.

Gubernur Sumsel Herman Deru menggagas konsep sekolah militer melalui program retret militer.

Ide ini muncul sebagai bentuk pembinaan karakter generasi muda Sumsel. Meski sebelumnya, sempat viral ada orang tua dari kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang menitipkan anaknya ke pendidikan militer ala Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi.

Baca Juga: Satgas Khusus CSR di Sumsel Dibentuk! Biar Bantuan Perusahaan Tambang Nggak Cuma Janji

Saat informasi ini viral, banyak warganet pun kemudian menyebut nama Gubernur Herman Deru.

Herman Deru menegaskan pentingnya membangun karakter disiplin dan tangguh sejak dini, apalagi di era serba digital yang rentan mengikis nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme.

Namun, Herman Deru menegaskan, konsep retret militer tersebut bukan untuk menghukum anak-anak bermasalah, melainkan sebagai penguatan karakter.

Retret militer ala Herman Deru yang bakal diselenggarakan di lebih bersifat preventif, melibatkan unsur pendidikan kepribadian, fisik, mental, dan religius.

Fokusnya justru untuk mencegah kenakalan remaja, bukan semata-mata menghukum.

Di sisi lain, program sekolah militer versi Ratu Dewa yang tengah digodok Pemkot Palembang memiliki pendekatan yang lebih represif.

Tujuannya jelas: memberikan sanksi kepada siswa nakal atau anak-anak bermasalah agar memiliki efek jera. Program ini diproyeksikan bekerjasama dengan TNI AD, khususnya Yonif 200 Raider.

Menurut Sekretaris Daerah Palembang, Aprizal Hasyim, langkah ini ditempuh karena tingkat kenakalan remaja di Palembang cukup mengkhawatirkan.

Sekolah militer ala Ratu Dewa bahkan disebut-sebut akan bersifat wajib bagi para siswa bermasalah.

Di sini lah letak perbedaannya: jika Herman Deru lebih bersifat pencegahan, maka Ratu Dewa lebih menitikberatkan pada penindakan.

Perbandingan keduanya pun memicu reaksi publik, terutama di media sosial.

Banyak yang mendukung langkah tegas Pemkot Palembang, karena persoalan geng motor, tawuran, hingga pergaulan bebas di Palembang kian marak. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa program Ratu Dewa harus hati-hati agar tidak menimbulkan trauma pada remaja.

Beberapa netizen bahkan menyebut, “Kalau bisa digabung aja. Retret Herman Deru untuk pencegahan, sekolah militer Ratu Dewa untuk yang sudah kebablasan.”

Kini, publik menanti langkah konkret dari kedua pemimpin daerah tersebut.

Apakah nantinya program-program ini bisa saling melengkapi untuk menyelamatkan generasi muda Sumsel dari bahaya kenakalan remaja dan degradasi moral?

Yang jelas, adu gagasan ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap masa depan remaja Sumsel semakin serius.

Tinggal bagaimana eksekusinya bisa tepat sasaran tanpa melanggar hak anak dan prinsip pendidikan yang humanis.

Bermula dari Dedi Mulyadi

Gagasan tentang pendidikan disiplin melalui pendekatan militer sejatinya bukan hal baru di Indonesia.

Salah satu tokoh yang pernah mempopulerkan konsep tersebut adalah Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta.

Pada masanya, Dedi Mulyadi pernah menerapkan program pembinaan anak-anak nakal atau yang terlibat pelanggaran dengan cara mengirim mereka ke barak militer.

Menurut Dedi, pendekatan ini dilakukan bukan untuk menghukum, melainkan sebagai bentuk pendidikan karakter yang menekankan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta jiwa nasionalisme.

Program tersebut sempat menuai kontroversi, tetapi juga mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan karena dianggap sebagai upaya konkret untuk membentuk perilaku remaja agar lebih baik.

Kini, pendekatan serupa kembali bergema di Sumatera Selatan melalui program yang dirancang oleh Pemerintah Kota Palembang di bawah kepemimpinan Ratu Dewa, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Wacana yang muncul saat ini akan melibatkan kolaborasi lebih luas bersama TNI, Komnas HAM, Kemenkumham, hingga ulama, agar pendidikan disiplin ini tidak hanya keras secara fisik, tetapi juga memiliki sentuhan nilai moral dan spiritual.