KPK Lelang Barang Sitaan 11 Juni 2025, Segini Harga Termurah

SuaraSumsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melelang barang-barang milik para koruptor.

Ada 81 barang senilai Rp 122 miliar yang akan dilelang pada tanggal 11 Juni 2025.

Barang-barang yang dilelang merupakan hasil rampasan dari 32 perkara tindak pidana korupsi.

Proses lelang akan dilakukan serentak di 13 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di seluruh Indonesia.

Rinciannya Jakarta III, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Palembang, Pekanbaru, Dumai, Tangerang I, Surabaya, Purwokerto, Bekasi, Banda Aceh, dan Pekalongan.

Hal ini Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Mungki Hadipratikto, melansir Antara, Rabu 28 Mei 2025.

"Barang yang dilelang tersebut merupakan hasil rampasan dari 32 perkara tindak pidana korupsi," katanya.

Barang yang akan dilelang antara lain sebidang tanah dan bangunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan harga limit Rp 1,5 miliar.

Satu unit iPhone 13 Pro Max seharga Rp 8,8 juta, hingga sepeda motor Triumph Speedmaster Bonneville senilai Rp 207 juta.

Proses lelang dimulai dari pengumuman lelang. Selanjutnya, dilakukan proses aanwijzing pada 3 Juni 2025 di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK.

Tahap lelang akan dilakukan secara daring melalui situs resmi pemerintah di https://lelang.go.id.
Penawaran terakhir akan ditutup pada hari pelaksanaan lelang, 11 Juni 2025.

Setelah pemenang ditetapkan, mereka wajib melunasi pembayaran dalam jangka waktu maksimal lima hari kerja.

"Hasil transfer ditransfer oleh KPKNL kepada KPK. Kemudian akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari pendapatan negara bukan pajak atau PNBP," ujarnya.

Setelah pembayaran lunas, KPK akan menyerahkan barang kepada masing-masing pemenang.

Total 81 lot yang akan dilelang terdiri atas 44 lot barang bergerak dan 37 lot barang tidak bergerak, dengan nilai limit keseluruhan mencapai sedikitnya Rp 122,2 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lelang pada Juni 2025 merupakan salah satu upaya KPK dalam optimalisasi pemulihan keuangan negara.

KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota.

Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Ketua KPK Sementara saat ini adalah Nawawi Pomolango yang menjabat sejak 24 November 2023 menggantikan Firli Bahuri.

Tugas dan fungsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

• Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
• Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
• Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
• Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
• Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
• Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
• Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
• Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Korupsi

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan pengaruh dan penggelapan dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara.

Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintah lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi.

Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara-narkoba, dan negara bagian mafia.