Joncik Muhammad Segera Dilantik Lagi Jadi Bupati, Ini Rincian Harta Kekayaannya

SuaraSumsel.id - Setelah melewati perjalanan panjang dan berliku dalam kontestasi politik Pilkada Kabupaten Empat Lawang, nama Joncik Muhammad kembali bergema di ruang publik.

Mantan Bupati Empat Lawang periode 2018–2023 itu akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU), sekaligus membuka jalan baginya untuk kembali dilantik menjadi bupati untuk periode selanjutnya.

Lahir dan besar di Sumatera Selatan, Joncik Muhammad adalah sosok yang dikenal rendah hati namun tegas dalam bertindak.

Karier politiknya tidak dibangun dalam semalam. Ia mengawali perjalanan dari bawah, melewati jalan panjang sebagai birokrat hingga menjadi anggota DPRD Sumsel dan kemudian melangkah ke eksekutif sebagai Bupati Empat Lawang pada 2018.

Baca Juga: Profil Joncik Muhammad: Anak Petani yang Jadi Bupati Meski 2 Kali Digugat ke MK

Didukung oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi yang matang, Joncik dikenal sebagai figur yang dekat dengan masyarakat dan aktif mendorong reformasi birokrasi serta pembangunan infrastruktur selama menjabat.

Pilkada Berliku dan PSU yang Menentukan

Pilkada Empat Lawang kali ini menjadi salah satu kontestasi terpanjang dan paling kompleks di Sumatera Selatan.

Usai masa jabatan berakhir pada 2023, Joncik kembali mencalonkan diri.

Namun proses Pilkada tidak berjalan mulus. Adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi berujung pada putusan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Baca Juga: Detik-Detik Emosional Joncik-Arifai Saat MK Tolak Gugatan Pilkada Empat Lawang

PSU ini menjadi babak penting dalam karier politik Joncik.

Dengan kerja keras, konsolidasi tim yang solid, dan dukungan masyarakat yang tetap loyal, ia kembali unggul dan berhasil merebut mandat rakyat untuk memimpin Empat Lawang sekali lagi.

Kemenangannya bukan sekadar angka, melainkan simbol keteguhan dalam menghadapi badai demokrasi.

Harta Kekayaan Joncik Muhammad

Sebagai pejabat publik, Joncik Muhammad rutin melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Berdasarkan data terakhir, harta kekayaannya mencapai angka miliaran rupiah.