Diskominfo Se-Sumsel Kompak Dorong Digitalisasi: Tuntaskan Blank Spot di Sumatera Selatan

SuaraSumsel.id - Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital semakin nyata.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Selatan, Rika Efianti, SE, MM bersama para Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sumsel menunjukkan kekompakan dalam mendorong penguatan infrastruktur digital.

Mereka bersatu menyuarakan kebutuhan mendesak daerah terhadap konektivitas internet dan tata kelola digital yang inklusif demi pelayanan publik yang lebih baik.

Dalam pertemuan strategis yang digelar pada 8 Mei 2025, Diskominfo Provinsi mengundang seluruh Kepala Dinas Kominfo se-kabupaten/kota untuk merumuskan langkah konkret yang mendukung visi Gubernur Sumsel dalam meningkatkan infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar berkualitas.

Baca Juga: Kadis Kominfo Sumut Ditahan Terkait Korupsi Pengadaan Software

Pertemuan tersebut mengangkat tiga isu utama yang menjadi perhatian bersama, yakni persoalan blankspot atau wilayah tanpa akses internet, mekanisme pengajuan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), serta penguatan BaKoHumas sebagai tulang punggung diseminasi informasi publik pemerintah daerah.

Blankspot Jadi Sorotan Serius

Salah satu isu paling mendesak adalah masih banyaknya wilayah blankspot di Sumatera Selatan.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Banyuasin, Herryandi Sinulingga AP, secara tegas mengusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar mempercepat pembangunan BTS atau Base Transceiver Station di daerah-daerah blankspot.

Ia juga mendorong adanya bantuan internet berbasis satelit seperti Starlink untuk desa-desa yang belum dijangkau provider, yang nantinya dapat dikelola oleh BUMDes atau Karang Taruna desa.

Baca Juga: Bobby Nasution soal Kadis Kominfo Sumut Tersangka: Makanya Jangan Korupsi, Jangan Aneh-aneh

“Jika desa belum bisa dijangkau provider, maka Starlink bisa menjadi solusi jangka pendek. Dengan pengelolaan lokal, desa bisa mandiri, dan konektivitas tidak lagi jadi penghambat pembangunan,” ujarnya.