Eks Wali Kota Harnojoyo Bersaksi di Korupsi Jargas, Terancam Penjara 12 Tahun

SuaraSumsel.id - Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo menjadi salah satu saksi yang dihadirkan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel dalam sidang dugaan korupsi jaringan gas alias jargas.

Kehadiran Harnojoyo bersama dengan mantan seketaris daerah (Sekda) Harobin Mustafa karena sidang dugaan korupsi proyek Penyambungan Pipa Jaringan Gas Alam pada PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) tahun anggaran 2019-2020.

Tim jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Sumsel, menghadirkan tiga orang saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Pitriadi SH MH, di PN Tipikor Palembang, Senin (21/10/2024).

Majelis Hakim mengingatkan kepada para saksi agar memberikan keterangan hendaknya memberikan keterangan yang benar karena telah bersumpah. Sehingga jika sanksi tersebut berbohong maka bisa divonis dengan penjara 12 tahun. “Jika berbohong akan ada sanksi pidana berupa ancaman hukuman pidana 3 tahun penjara atau maksimal 12 tahun penjara,” ucap ketua majelis hakim.

Baca Juga: Simfoni Digital di Genggaman, Bank Sumsel Babel Wujudkan Kehidupan Lebih Mudah

Melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com, kasus ini bermula dari terdakwa Ahmad Nopan mengajukan permintaan penyertaan modal kepada Wali kota Palembang Harnojoyo saat menjabat.

Pada proyek tersebut Ahmad Nopan bertindak sebagai pengguna anggaran dan ketiga lainnya selaku PPK. Berdasarkan hasil pemeriksaan Panitia Pengawas Lapangan, realisasi anggaran Rp 21,8 miliar atau 98,86 persen dari yang diajukan.

Pengadaan pipa MDPE dan aksesoris Fitting, metode pekerjaan penggalian tanah dan pekerjaan penyambungan pipa serta pipa box beton dilakukan dengan cara pembelian langsung. Yang seharusnya dilakukan dengan metode pelelangan.

Akibat kebijakan ini maka bertentangan dengan hukum. Dalam pengadaan material dan pekerjaan instalasi jargas keempat terdakwa melakukan pemotongan sehingga perbuatan keempat terdakwa telah menguntungkan terdakwa Ahmad Nopan, senilai Rp 1,8 miliar.

Perbuatan terdakwa menguntungkan suatu korporasi senilai Rp 2,1 miliar sehingga negara rugi Rp 3,9 miliar.

Baca Juga: Jembatan Ampera Bersinar dengan Lampu Songket, Palembang Makin Cantik!

Jaksa Penuntut Umum mendakwa keempat merugikan negara senilai Rp 3,9 miliar dengan pidana pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.