Banjir Palembang: Bukti Nyata Dampak Korupsi, KPK dan Pemprov Sumsel Teken MoU

SuaraSumsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan menjalin kerjasama dalam mendukung transparansi dan inovasi antikorupsi.

Saat penandatangan tersebut, Pemprov Sumsel sempat menyinggung jika banjir yang terjadi di Palembang disebabkan karena korupsi.

Penandatanganan kerjasama tyang dilakukan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatra Selatan Rika Efianti.

Sekda Provinsi Sumatra Selatan Supriono mengatakan dirinya mendukung atas kolaborasi ini demi pengabdian untuk masyarakat.

Baca Juga: Kunker ke Sumsel, Jokowi Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil dan Terjangkau

 “Korupsi terjadi dimana-mana, kita harus membanjiri konten-konten pencegahan korupsi di media,” kata Supriono.

 Ia mengungkap saat ini Palembang sedang dilanda banjir yang merupakan salah satu dampak dari praktik korupsi.

 "Banjir dimana-mana karena deforestasi, karena ilegal mining, kita harus minta pertanggungjawaban kepada mereka para pelakunya,” ungkapnya.

 Pemprov Sumsel juga berkomitmen dalam upaya-upaya pencegahan korupsi. “Pemda proaktif dalam menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Centre for Prevention (MCP) sebagai instrumen pencegahan korupsi dengan pendampingan KPK," katanya.

 Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK Yuyuk Andriati Iskak mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar-lembaga pemerintah agar mampu menjawab tantangan dan memberikan layanan informasi kepada publik.

Baca Juga: Transisi Energi bukan Tantangan tapi Peluang Baru bagi Sumatera Selatan

 “Kolaborasi ini untuk mendukung transparansi dalam perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yakni dengan menyampaikan informasi kelembagaan melalui media yang dikelola untuk didiseminasikan secara lebih luas,” katanya.