AJI Palembang Dan Jurnalis di Sumsel Deklarasi Jurnalis Bukan Jurkam: Ciptakan Pemilu Demokratis

SuaraSumsel.id - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palembang sekaligus sejumlah jurnalis di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) menandatangani deklarasi Jurnalis Bukan Jurkam.

Hal ini guna memegang teguh independensi sekaligus mewujudkan jurnalisme berkualitas, dalam proses peliputan Pemilu 2024 yang akan datang.

Deklarasi "Jurnalis Bukan Jurkam" ini, diikuti dan ditandatangani oleh sejumlah perwakilan dari PWI Sumsel, AJI Palembang, IJTI Sumsel, PFI Palembang, IWO Sumsel, FJP Sumsel, JMSI Sumsel, SMSI Sumsel, Akademisi Universitas Sriwijaya, Stisipol Candradimuka, dan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Sumsel.

Deklarasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab pers sebagai pilar demokrasi dan kontrol sosial yang sudah diamanatkan oleh undang-undang.

Baca Juga: Sumsel Miliki 28 Persen Kawasan Mangrove Sumatera, Berikut Fungsinya

Para deklarator jurnalis bukan jurkam ini, merupakan peserta training Mis-Disinformasi yang digelar AJI Kota Palembang atas dukungan dari AJI Indonesia dan Google News Initiative.

"Deklarasi ini juga merupakan komitmen jurnalis dan pewarta di kota Palembang untuk mencerdaskan masyarakat, seiring peningkatan kemampuan dan pemahaman jurnalis mengenai gangguan informasi yang muncul menjelang dan saat pemilu," kata Ketua AJI Palembang, Fajar Wiko.

Training berlangsung selama dua hari yang dilatih oleh Zainudin Muda dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Gajah Mada dan Nurika Manan dari AJI Indonesia.

Dalam proses kerja peliputan yang dilakukan oleh jurnalis, menurut Zainuddin acapkali muncul gangguan informasi yang selama ini hanya dikenal dengan istilah hoaks.

Nurika Manan, salah satu trainer dari AJI Indonesia menjelaskan bagaimana kemudian jurnalis juga bertugas menangkal informasi dan bertanggung jawab dalam pemberitaan yang dilakukan.

Baca Juga: Pemilihan Ketua KONI Sumsel Memanas, Berujung Aklamasi: Yulian Gunhar Terpilih

Sebab, bukan tidak mungkin menurutnya informasi yang salah itu muncul dari mana saja, seperti dari pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum, ataupun narasumber pemberitaan.

"Gangguan informasi ini akan banyak sekali muncul menjelang pemilu, utamanya juga akan muncul di sosial media. Sehingga jurnalis dibekali sejumlah kemampuan melalui training mis-disinformasi ini," ujarnya.