Hotman Paris Kritik Anggaran Pensiun Anggota Dewan: Mana Letak Keadilan? Itu Beban Negara!

SuaraSumsel.id - Pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akhir pekan lalu. Situasi ini dianggap menyulitkan masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Hal ini membuat pengacara Hotman Paris ikut bersuara.

Dia mengungkapkan Pemerintah sebenarnya bisa melakukan relokasi anggaran. Bapak satu anak ini memulai dengan mengkritisi alasan Pemerintah menaikan harga bahan bakar tersebut. Kebijakan menaikan harga BBM ini dinilai karena Pemerintah kesulitan menutupi anggaran subsidi BBM.

"BBM naik, alasannya Pemerintah terlalu berat bebanya untuk mengalokasikan subsidi bagi harga bahan bakar," ujar Hotman Paris dalam video yang dibagikan di media sosialnya.

Atas situasi itu, pengacara dengan dandanan nyentrik itu akhirnya memberikan opininya terkait penganggaran. Dia menyarankan Pemerintah melakukan relokasi anggaran yang membebankan negara. Salah satu yang kritisi ialah pensiun seumur yang diberikan kepada anggota DPRD.

"Apakah ada cara lain guna merelokasikan anggaran lain" tanya Hotman Paris.

Dia pun mengkritisi mengenai dana pensiun bagi anggota DPR dan DPRD yang diperoleh seumur hidupnya. Hal ini pun dipertanyakan Hotman Paris mengenai keadilan bagi rakyat.

"Contoh DPR dan DPRD mendapat pensiun seumur hidupnya," sambung Hotman Paris.

Apalagi menurut dia, para wakil rakyat tersebut hanya menjabat satu atau dua kali periode saja. "DPR dan DPRD berhak mendapat pensiun seumur hidup, itu di mana letak keadilannya," tanya Hotman Paris.

Hingga ia pun menggugah wakil rakyat agar kembali memikirkan nasib rakyat dengan anggaran yang dinilai tidak adil hingga memberatkan negara.

Baca Juga: Update Harga Pangan di Sumsel Setelah Kenaikan BBM: Cabai, Bawang Ikut Merangkak Naik

"Ini beban negara," ujar Hotman Paris menegaskan.

Postingan Hotman Paris ini pun kemudian ramai dikomentari netizen yang sepakat dengan idenya Hotman Paris. Anggaran pensiun anggota DPR/DPRD sungguh tidak berkeadilan bagi kondisi negara saat ini.

"Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat," ujar Hotman Paris.