Alami Krisis Ekonomi dan Pangan, Warga Ramai Bikin Paspor Ingin Tinggalkan Sri Lanka

Pemerintah ingin mendorong lebih banyak orang yang berharap bekerja di luar negeri untuk meningkatkan pengiriman uang, yang telah berkurang setengahnya dalam beberapa bulan terakhir, menurut data bank sentral.

Di dalam ruang Departemen Imigrasi dan Emigrasi, di mana orang-orang menunggu berjam-jam untuk mengambil foto dan sidik jari mereka, seorang pejabat senior mengatakan 160 anggota staf kelelahan untuk memenuhi permintaan paspor.

Departemen tersebut telah memperketat keamanan, memperpanjang jam kerja, dan melipatgandakan jumlah paspor yang dikeluarkan, tetapi setidaknya 3.000 orang menyerahkan formulir setiap hari, kata H.P. Chandralal, yang mengawasi otorisasi sebagian besar aplikasi.

Sistem aplikasi daring sempat macet selama berbulan-bulan dan banyak pelamar baru tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Baca Juga: Alasan Hakim Vonis 12 Tahun Bagi Eks Gubernur Sumsel Alex Noerdin Di Saat Usia Senja

“Sangat sulit berurusan dengan masyarakat karena mereka frustrasi dan tidak mengerti bahwa sistem tidak dilengkapi untuk menangani permintaan semacam ini,” kata Chandralal.

"Jadi mereka marah dan menyalahkan kami, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan."

Keinginan banyak orang untuk pergi diperparah baru-baru ini dengan peringatan dari Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe bahwa krisis pangan hanya beberapa bulan lagi.

Melansir ANTARA, perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan Sri Lanka berisiko mengalami darurat kemanusiaan besar-besaran, dan telah meluncurkan rencana untuk memberikan bantuan sebesar 47,2 juta dolar AS (Rp 695 miliar) kepada 1,7 juta orang yang paling rentan di negara itu.

Dalam upaya untuk memperbaiki krisis, Sri Lanka sedang dalam pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk paket talangan, setelah menangguhkan pembayaran utang luar negeri sekitar 12 miliar dolar AS (Rp 176 triliun) pada bulan April.

Baca Juga: Cuaca Sumsel 14 Juni 2022, Palembang Diprediksi Hujan Siang Hari

Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan setidaknya 5 miliar dolar AS (Rp73 triliun)  untuk memenuhi bahan impor penting selama sisa tahun ini.