Ekonom: Kebijakan DMO CPO Dinilai Lebih Solutif pada Petani Swadaya dan Konsumen Minyak Goreng

SuaraSumsel.id - Kebijakan memasok ke dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) lebih memberikan solusi terhadap konsumen dan petani ketimbang pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

Hal ini disampaikan ekonom dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Muzdalifah. "Dengan kenaikan DMO dari 20 persen menjadi 30 persen sebenarnya sudah cukup baik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri," katanya melansir ANTARA.

Diakui Muzdalifah, larangan ekspor bagi konsumen akhir tentunya menggembirakan karena terjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran.

Bahkan berpeluang besar akan terjadi penurunan harga, sehingga minyak goreng di tingkat konsumen lebih terjangkau oleh masyarakat.

Pelarangan ekspor berdampak pada turunnya harga sawit bagi petani pekebun. Mengingat kebijakan ini tidak ada batas waktu pelaksanaannya, maka dikhawatirkan terjadinya penurunan signifikan kontribusi sektor pertanian subsektor perkebunan terhadap perekonomian.

"Jika kebijakan ini dijalankan hingga akhir tahun maka berdampak terhadap kemungkinan merosotnya perekonomian Kalsel," jelas Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah (LKEPD) FEB ULM itu.

Doktor bidang ilmu ekonomi jebolan Universitas Airlangga itu berharap kepatuhan produsen dan distributor terkait kebijakan DMO bisa dikembalikan dengan dibarengi pengawasannya secara ketat dan lebih tegas.

Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang berlaku mulai 28 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara eksportir CPO terbesar yang mencakup 60 persen pasokan dunia, sehingga kebijakan larangan ekspor pastinya berdampak pada stabilitas pangan global dan produk turunannya. (ANTARA)

Baca Juga: Ekspor Minyak Goreng Dilarang, Kelapa Sawit Jadi Komoditas Ekspor Terbesar Sumsel Setelah Batu Bara