SuaraSumsel.id - Anak Soeharto, Bambang Trihatmodjo meminta agar Pemerintah menutup kasus utang Sea Games 1997. Melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com, kasus ini bermula dari dana talangan Sea Games 1997, yang kini dinilai sebagai piutang negara.
Bambang Trihatmodjo yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum konsorsium swasta mitra penyelenggara Sea Games 1997.
Kuasa hukum Bambang, Shri Hardjuno Wiwoho mengatakan kasus utang Sea Games 1997, bagaikan sengaja dibuat guna menyinggung pribadi Bambang Trihatmodjo sebagai anak Presiden Soeharto.
“Bila pemerintah bisa bijak, bisa lihat masalah bukan pada tendensi pribadi, dan diduga kaitan Pak Bambang Trihatmodjo sebagai putra Presiden Soeharto. Apakah tidak bisa Kementerian Keuangan menutup masalah ini,” ujar Hardjuno dalam konferensi pers yang dilakukan di kantornya, bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/3/2022).
Sejak awal pun uang yang diberikan untuk dana talangan pun sumbernya bukan dari APBN, melainkan dari pihak swasta, berupa dana pungutan reboisasi dari Kementerian Kehutanan.
“Karena, bilamana kita melihat historis permasalahan ini pun, sumber dari dana talangan ini bukan dari APBN. Kita trace itu bukan dari kas Kemensetneg tapi dari Kementerian Kehutanan, sumbernya dari dana reboisasi. Dana yang memang didapatkan dari pihak swasta,” papar Hardjuno.
Dana talangan yang jadi masalah diberikan oleh pemerintah kala itu lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada konsorsium swasta mitra penyelenggara Sea Games 1997 yang dipimpin oleh Bambang Trihatmodjo. Dana sebesar Rp 35 miliar diambil pemerintah dari dana reboisasi yang ditampung di Kementerian Kehutanan.
Dana talangan Rp35 miliar ini digunakan untuk tambahan dana Sea Games 1997 yang awalnya ditetapkan hanya senilai Rp70 miliar. Dana tambahan itu diminta KONI untuk mengurus pembinaan atlet.
PT Tata Insani Mukti (PT TIM) ditunjuk sebagai badan hukum teknis pelaksana konsorsium mitra penyelenggara swasta. Di dalam perusahaan itu, Bambang memiliki jabatan sebagai komisaris utama tanpa memiliki saham. Lewat PT TIM, dana talangan itu diberikan oleh negara.
Baca Juga: Sumsel Bakal Berawan pada 24 Maret 2022, Hingga Dini Hari Bakal Hujan Ringan
Sejak awal Bambang bukannya enggan membayar dana talangan yang kini ditagih sebagai piutang negara, tapi hal itu menurutnya memang bukan kewajiban Bambang. Subyek hukumnya yang menjadi penerima dana talangan pun PT TIM bukan Bambang Trihatmodjo.
Malah, ada dua tokoh lain di balik PT TIM yang harusnya ikut ditagih. Kedua tokoh ini memiliki saham di PT TIM lewat dua perusahaannya, yaitu Bambang Riyadi Soegomo dan Enggartiasto Lukita.
“Kenapa klien kami bersikukuh, bukan tidak mau bayar tapi bukan kewajibannya. Subyeknya ini PT TIM, klien kami komut tanpa pemegang saham. Pemegang saham itu ada dua perusahaan jadi pengendali. Itu milik pak Bambang Soegomo dan pak Enggartiasto,” jelas Hardjuno.
Hardjuno bilang bila pemerintah pun mau menagih, jangan sampai salah alamat. Bukan Bambang Trihatmodjo saja yang harusnya bertanggung jawab. “Pemerintah silakan memiliki hak tagih tapi jangan sampai salah alamat,” ujarnya.
Nama Bambang Trihatmodjo ikut terseret dalam kasus utang Sea Games 1997 hanya karena kliennya itu menjabat sebagai ketua umum konsorsium mitra penyelenggara swasta Sea Games dan ikut menandatangani dokumen serah terima dana talangan Sea Games 1997.
Dari dana talangan yang kini dijadikan sebagai piutang negara itu, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5% per tahun. Kalau dihitung-hitung tagihan itu kini sudah menjadi sekitar Rp 50-60 miliar.
Berita Terkait
-
Anak Soeharto, Bambang Trihatmodjo Minta Pemerintah Setop Tagih Utang SEA Games 1997 Sebesar Rp 64 Miliar
-
Anak Soeharto, Bambang Trihatmodjo Tetap Kekeh Tak Mau Bayar Utang ke Negara Terkait Sea Games 1997
-
Khirani Trihatmodjo Terjun jadi Penyanyi, Penggemar Nomor Satu Ternyata Bukan Mayangsari
-
Titiek Soeharto Ikut Kejuaraan Tembak Danpaspampres, Ini Alasannya
-
Babak Baru Sri Mulyani Vs Anak Soeharto, Bambang Trihatmodjo Heran Utangnya ke Negara Bengkak Jadi Rp64 Miliar
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
SERU Sriwijaya 2026: Sinergi Bersama Wujudkan UMKM Sumsel Tangguh dan Berdaya Saing
-
COP31 Usai, Lingkar Hijau Soroti Gambut Sumsel Seluas Singapura Terbakar saat RI Jualan Karbon
-
73 Ribu Hektar Kubah Gambut Sumsel Terbakar, Luasnya Lebih Besar dari Singapura
-
ASUS Hadirkan Rekomendasi Laptop Terbaik 2026 di Palembang, Unggulkan No 1 Quality & Service
-
Dari Tanah Kaya Sumber Daya, OJK Menenun Jalan Kemandirian Ekonomi Sultan Muda