SuaraSumsel.id - Gubernur Sumatera Selatan atau Sumsel, Herman Deru memenuhi intruksi Presiden RI, Joko Widodo yang meminta para Gubernur se-Indonesia untuk membawa 1 kilogram tanah dan 2 liter air dari masing-masing provinsi ke titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Tepatnya, terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 14 Maret 2022.
Sebelum terbang dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Baddarudin II Palembang ke Kalimatan Timur pada Minggu, (13/3/2022) siang, Herman Deru mengungkapkan dirinya sudah menyiapkan air dan tanah dari Bumi Sriwijaya untuk selanjutnya dibawa ke titik nol Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Ya sesuai dengan yang dimintakan pak Presiden, kita dari Sumatera Selatan sudah menyiapkan bawaan berupa air dan tanah yang berasal dari Bumi Sriwijaya ini,” tegasnya.
Herman Deru menyebut, adapun air sebanyak 2 liter yang dibawa ke titik nol IKN berasal dari 9 sungai besar di Sumsel atau tepatnya disebut Batanghari Sembilan yakni Sungai Kelingi, Sungai Beliti, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, Sungai Rupit, Sungai Batang Leko, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang yang menyatu di Sungai Musi Kota Palembang.
“Batang Hari Sembilan filosofinya menggambarkan keberagaaman suku, budaya, adat dan istiadat masyarakat Sumsel. Meski masyarakat Sumsel hiterogen namun dalam kehidupan sehari-hari tetap rukun, saling menghormati satu sama lain, sehinga wajar jika kita sampai saat ini menyandang predikat Sumsel Zero Konflik,” paparanya.
Sementara untuk satu kilogram tanah yang ikut sertakan dibawa ke IKN, lanjut Herman Deru merupakan tanah asli dari Bumi Sriwijaya.
“Kita ingin menyampaikan pesan bawa dulunya di Sumatera Selatan ada kerajaan besar bernama Sriwijaya di abad ke 7 yang mampu menyatukan pulau-pulau besar dimana kekuasaannya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan sebagian Nusantara meliputi Sumatera hingga pulau Jawa,” tandas Herman Deru.
Air dan tanah dari Bumi Sriwijaya tersebut lanjut Herman Deru nantinya akan disatukan dalam sebuah Kendi Nusantara yang disimpan di titik nol IKN oleh Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan alasan di balik kewajiban 34 gubernur membawa air sebanyak satu liter dan dua kilogram tanah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia mengatakan air sebanyak satu liter dan dua kilogram tanah adalah lambang kesatuan.
Baca Juga: Sumsel Diprakirakan Diguyur Hujan Ringan Hari Ini, 13 Maret 2022
Berita Terkait
-
Fakta Polisi Aniaya Mantan dan Todongkan Pistol Ternyata Positif Narkoba
-
Demi Konten Ekstrem, 5 Fakta Aksi Berbahaya Bule Rusia Naiki KA Batu Bara
-
Drama di Hari Bahagia: Bus Pengantin Terperosok, Mempelai Wanita Histeris di Jalan
-
Turis Rusia Nekat! Aksi Gila Naik Kereta Batu Bara Babaranjang Viral!
-
Ridwan Kamil Temui Lisa Mariana di Palembang saat Tinjau Proyek Islamic Center
Tag
Terpopuler
- Advokat Hotma Sitompul Meninggal Dunia di RSCM
- Jay Idzes Ditunjuk Jadi Kapten ASEAN All Star vs Manchester United!
- Hotma Sitompul Wafat, Pengakuan Bams eks Samsons soal Skandal Ayah Sambung dan Mantan Istri Disorot
- Kejutan! Justin Hubner Masuk Daftar Susunan Pemain dan Starter Lawan Manchester United
- Sosok Pria di Ranjang Kamar Lisa Mariana Saat Hamil 2021 Disorot: Ayah Kandung Anak?
Pilihan
-
Aksi Kamisan di Semarang: Tuntut Peristiwa Kekerasan terhadap Jurnalis, Pecat Oknum Aparat!
-
Belum Lama Direvitalisasi, Alun-alun Selatan Keraton Solo Dipakai Buat Pasar Malam
-
IHSG Susah Gerak, Warga RI Tahan Belanja, Analis: Saya Khawatir!
-
Penurunan Fungsi Kognitif Akibat Kebiasaan Pakai AI: Kemajuan atau Ancaman?
-
'Di Udara' Efek Rumah Kaca: Seruan Perjuangan yang Tidak Akan Pernah Mati
Terkini
-
Harga Emas di Palembang Tembus Rp 11 Juta per Suku, Calon Pengantin Panik
-
Eks Teller BNI Palembang Gelapkan Rp5,2 Miliar demi Umroh, Uang Nasabah Raib
-
Cemburu Buta, Polisi di Palembang Aniaya Mantan dan Arahkan Pistol ke Warga
-
Siap-Siap! Dana Kaget Spesial 17 April 2025 Sudah Bisa Diklaim
-
TKA SPMB SMA 2025 Sumsel Diminta Dihapus! Ini Alasan Ombudsman