Groundbreaking Hilirisasi Batu Bara di Sumsel, Jokowi Sentil Ada yang Nyaman Zona Impor

SuaraSumsel.id - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan grounbreaking hilirisasi batu bara di Muara Enim, Sumatera Selatan atau Sumsel, Senin (24/1/2021) pagi.

Hiliriasasi mengubah batubara menjadi gas elpiji atau gastifikasi dengan output berupa dimetileter (DME). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi sempat menyentil zona nyaman impor yang dilakukan Indonesia selama ini.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan soal hilirisasi, industrisasi, pentingnya mengurangi impor. Ini sudah enam tahun lalu saya perintahkan, dan alhamdulilah, meski dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, namun sudah mulai dimulai grounbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME," kata Jokowi.

Impor elpiji Indonesia disebutkan sangat tinggi. Impor elpiji mencapai Rp 80 triliun dari kebutuhan Rp 100 triliun "Itu harus disubsidi sampai ke masyarakat. Nilai subsidinya mencapai Rp60-70 triliun," sambung Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Kunker ke Sumsel, "Groundbreaking" Hilirisasi Batu Bara dan Kunjungi Pagar Alam

Jokowi pun menyebutkan apakah subsidi dengan nilai impor yang tinggi tersebut akan terus menerus dilakukan Indonesia. Padahal, Indonesia memiliki bahan bakunya, yakni batubara.

"Apakah impor terus, yang untung negara lain, yang terbuka lapangan kerja juga negara lain. Padahal, Indonesia bahan mentahnya, batubara yang diubah DME," ungkap Jokowi.

Jika proyek ini beroperasional, sudah bisa mengurangi APBN mencapai Rp7 triliun. Namun jika seluruh elpiji digantikan DME maka Rp67 triliun sudah bisa dikurangi.

"Hal seperti ini yang terus dikejar, selain memperbaiki transaksi berjalan karena tidak impor," ucap Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini pun akhirnya menyentil zona nyaman impor yang sudah berpuluh-puluh tahun.

Baca Juga: Kunker Ke Sumsel, Jokowi Bakal Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Hingga Serahkan BLT Bagi Pedagang

"Ini sudah 6 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu enak. Padahal negara dirugikan, tidak terbuka lapangan pekerjaan.