SuaraSumsel.id - Partai PDI Perjuangan merayakan hari ulang tahunnya ke-49, 10 Januari 2022 kemarin. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati pun memberikan orasi politik di hadapan para kader.
Orasi politik yang juga disiarkan virtual di akun YouTube PDI Perjuangan, Megawati mengkritik soal kenaikan harga sembako yang dirasakan rakyat saat ini.
Menurut Megawati, permasalahan yang dihadapi raktat (masyarakat) itu adalah masalah klasik yang seolah tidak bisa dibenahi dan terselesaikan.
Megawati mengawali keheranannya dengan mengungkapkan jika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berdasarkan UU 1945. Namun situasi saat ini, peraturan perundangan turunannya dinilai tidak menampakkan hubungan yang tertuang di UU 1945 tersebut.
"Apa kita sudah lupa UU 1945. Apapun yang mau dituangkan harus ke undang-undang 1945," ujarnya.
"Sekarang UU 1945, sumber segala perundangan, di bawah nampaknya kurang berhubungan," sambung Megawati.
Presiden ke-5 RI ini pun mengkritik budaya mendokumentasikan, terutama mengenai sejarah. Megawati menilai catatan sejarah Indonesia sangat kurang. Karena itu, ia meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar memperbanyak pencatatan sejarah.
"Kita kurang sekali catatan, saya minta pada BRIN, agar catatan sejarah ini," imbuh Megawati.
Pada kesempatan itu, Megawati mengkritik Jokowi dan mengharapkan ia lebih memperhatikan jeritan masyarakat saat ini.
Baca Juga: Menolak Rujuk, Suami di Sumsel Siram Istri dan Anak dengan Air Keras
"Bayangkan, rakyat pak Jokowi, Bayangkan," ujar Megawati.
Ia pun mengaku sering mendengar keluhan mengenai harga sembako yang terus naik.
"Saya sering lihat (menonton TV), harga cabai, minyak goreng itu. Aneh betul saya, Indonesia sudah merdeka 76 tahun, klasik amat ya?" tanya Megawati.
Meski mengkritik Jokowi, Megawati pun membelanya. Pada situasi pandemi masih terdapar kelompok yang memperkeruh keadaan dengan mendeskritkan Pemerintah demi kepentingan politiknya.
"Saat pelantikan Paskribraka, saya ngomong spontan, Presiden kita dibilang kodok, saya bilang ke Presiden Jokowi, jika saya berada di belakangnya. Anak-anak PDI Perjuangan pun demikian," sambung Megawati.
Situasi pandemi pun, Indonesia mengalami kerentanan sistem kesehatan nasional. "Dari dulu seperti itu (kerentanan kesehatan nasional)," sambung Megawati. Namun, Megawati sempat mengkritik sarana kesehatan yang masih harus berasal dari luar negeri.
Tag
Berita Terkait
-
Ini Dia Ubedilah Badrun Aktivis 98 Yang Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK
-
Jokowi Pastikan Vaksinasi Booster Gratis, Kelompok Rentan dan Lansia Mulai Disuntik Besok
-
Sapaan Megawati ke Ahok Dianggap Dukungan, Pengamat: Semua Bisa Diatur, Kecuali Dua Hal
-
Mengenang H Husni, Wali Kota Dua Periode yang Bawa PS Palembang ke Liga 2
-
Menolak Rujuk, Suami di Sumsel Siram Istri dan Anak dengan Air Keras
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Dari Sungai Musi, WALHI Sumsel Kirim Pesan ke COP31: Hentikan Eksploitasi Alam
-
Aksi Lanjutan Kasus Pengeroyokan 2 Wartawan, Koalisi Pers Sumsel Desak Polda Buka Hasil Investigasi
-
Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo Harus Ajukan 2 Nama Ini ke MPR, Siapa Saja?
-
457 Ribu Kasus ISPA di Sumsel, Udara Palembang Masih Tidak Sehat Meski Karhutla Mereda
-
Bayar Rp2,5 Juta untuk Cerai Tanpa Sidang, Akta yang Diterima Warga Ternyata Palsu