Banjir Terus Merugikan Warga, Walhi Gugat Pemkot Palembang

SuaraSumsel.id - Banjir yang terus melanda kota Palembang, Sumatera Selatan disikapi Walhi Sumsel dengan mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan. Dalam waktu dekat, Walhi Sumsel akan melayangkan gugatan class action pada Wali kota Palembang dan Pemerintah Kota.

Direktu Walhi Sumsel, M Khairul Sobri mengungkapkan berdasarkan catatan bencana banjir di Palembang, membuat Walhi Sumsel memastikan akan mengugat pemerintah. Langkah gugatan ini tengah dipersiapkan dengan bersama LBH Palembang dan Peradi.

"Walhi tempuh langkah hukum atas banjir ini (banjir Palembang)," ujarnya Sabtu (25/12/2021) malam.

Sobri mengungkapkan banjir Palembang telah banyak merugikan warga. Karena itu, gugatan class action mewakili masyarakat Palembang guna menggugat yang memiliki kewajiban dalam penanggulangan banjir.

Baca Juga: Viral Gubernur Sumsel Herman Deru Pakai Mobil Pindad, Tinjau Banjir Palembang

"Banjir ini bukan hanya soal intensitas hujan, namun adanya faktor lingkungan yang terabaikan, salah satunya penimbunan kawasan rawa, seperti kawasan-kawasan yang dipersiapkan sebagai kawasan pemerintahan terpadu," sambung ia.

Menurut Sobri, Warga Palembang meminta pertanggungjawaban Pemerintah yang gagal dalam menata kota. Terdapat tiga abai yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang, yakni abai dalam pemenuhan daya dukung dan tampung lingkungan hidup, abai  dalam menjadi aktor utama dalam pelanggaran tata ruang dan abai melindungi kawasan rawa yang masif dialihfungsikan.

"Banjir yang terjadi di Palembang, dari Sabtu (25/12/2021) dini hari merupakan banjir terparah selama 10 tahun terakhir," tegas Sobri.

Palembang dikepung banjir setelah hujan selama 6 jam, Sabtu (25/12/2021). BMKG baru mengungkapkannya hujan dengan intensitas hujan tertinggi pada bulan Desember sepanjang 31 terakhir.

Class action adalah gugatan perwakilan kelompok ialah sebuah metode pengajuan gugatan dalam hukum perdata. Gugatan ini diajukan oleh seorang individu atau sekaligus untuk mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak dan memiliki kepentingan hukum yang sama.

Baca Juga: Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama di Sumsel Sudah Capai Target