Mahfud Soal Relawan Jokowi Gugat Aturan Tes PCR: Itu Hasil Sidang Kabinet

SuaraSumsel.id - Relawan Jokowi Mania atau Joman menggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait syarat wajib tes PCR bagi penumpang pesawat.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, jika kebijakan tersebut merupakan hasil sidang kabinet bukan atas dasar semata-mata kemauan Mendagri Tito.

Aturan syarat wajib tes PCR untuk penerbangan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 36, 47 dan 53 Tentang PPKM. Kata Mahfud, aturan itu produk pembahasani sidang kabinet.

“Inmendagri itu dirilis oleh Mendagri berdasar keputusan sidang kabinet untuk tetap menjaga agar pelandaian Covid-19 terjaga. Mendagri membuat itu bukan semau-maunya sendiri tapi atas perintah sidang kabinet,” kata Mahfud saat dihubungi wartawan, Selasa (26/10/2021) seperti dilansir suara.com jaringan nasional sumselupdate.com.

Baca Juga: 9 Saksi Diperiksa Kasus Korupsi Dodi Reza Alex, dan 4 Berita Sumsel Wajib Kalian Tahu

Namun mengenai benar atau tidak gugatan itu dilayangkan ke PTUN, tergantung pertimbangan PTUN.

“Soal benar atau tidaknya gugatan ke PTUN itu biar PTUN yang memutus.”

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi digugat oleh Relawan Jokowi Mania atau Joman terkait aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat.

Peraturan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 36, 47 dan 53. Joman pun menganggap jika Inmedagri yang dikeluarkan Tito Karnavian melanggar Undang Undang Dasar (UUD),

Hal itu disampaikan Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer setelah laporan gugatannya diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Dukung Hadirnya FAMS Sumsel

“Inmendagri karena kita lihat bahwa Inmendagri bertentangan dengan pasal 23 ayat A UUD 1945. yaitu, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU. Bukan oleh Inpres, bukan oleh kepmen, bukan juga Inmen. Ini jelas sekali melanggar UU,” katanya.