SuaraSumsel.id - Sebuah video yang tengan viral belakangan ini memperlihatkan anggota Dewan yang ingin mogok kerja. Video ini ditujukan kepada pimpinan DPRD yang berharap agar duit perjalanan dinas bisa segera dicairkan.
Netizen yang melihat unggahan video itu malah balik bertanya, apakah para anggota dewan ini telah bekerja. Apalagi di masa pandemi COVID 19, perjalanan dinas tentu akan terbatas karena pemerintah pun membatasi ruang gerak masyarakat dengan memberlakukan PPKM.
Video ini bermula dengan seseorang anggota dewan yang meneriakkan tuntutan.
“Kami tidak akan hadir kalau (uang) SPPD belum cair besok pagi. SPPD cair kami akan hadir,” teriak salah seorang dari anggota DPRD itu.
Salah satu akun yang membagikan video ini ialah NamaKu_mei²
Ia menulis keterangan jika anggota DPRD Bungo mau mogok kerja gegara duit perjalanan dinas macet. Rakyat lagi sekarat, wakil rakyat masih ingin berpoya-poya dengan uang rakyat.
Video yang tidak berdurasi panjang ini pun dikomentari netizen yang geram dengan para wakil rakyat ini.
Malah mereka sarkas menilai apakah wakil rakyat ini sudah bekerja sehingga meminta uang perjalanan dinas.
Akun @Awanfaeyza membalas cuitan itu, dengan mempertanyakan apakah mereka sudah kerja selama ini.
Baca Juga: Ogah Umbar Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel soal Donasi Fiktif, Mabes Polri Tutupi Kasus?
"Emang mreka sdh kerja taa slama ini," tanya ia.
Akun @chrpoer0711 mengajak rakyat Bungo agar memecat para wakil rakyat ini.
"Mereka kan wakil rakyat harusnya rakyat juga berhak mencabut mandat yg diberikan kepada mereka ayo rakyat Bungo pecat saja wakil rakyatnya yg gak jelas begitu" tulis ia.
Akun @andra_tyash menulis jika video tersebut ialah efek dari wakil rakyat yang lapar.
"efek lapar........!!?"
Akun @Dargomb33306384 menyarankan agar rakyat bergerak, dan jika perlu gedung DPRD disegel, agar mereka tidak kerja dan menjadi pengangguran sementara waktu.
Berita Terkait
-
Kabur dari Lapas Dharmasraya, Narapidana Kasus Pencurian Diringkus di Jambi
-
KPK Tahan Paut Syakarin, Pengusaha Penyawer Anggota Dewan Rp 2,3 M di DPRD Jambi
-
Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi, KPK Tahan Tersangka Paut Syakarin
-
Eijkman Pastikan Dua Kasus Covid-19 di Jambi Bukan Varian Delta, Tapi Lokal Indonesia
-
Rapat Soal Pembangunan Infrastruktur Jambi, Luhut: Lihat Kegunaannya Dulu Sebelum Bangun
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Sengketa Pengawalan Truk CPO Berujung Bentrok Bersenjata, Ada Apa di Muara Lakitan?
-
Mengapa Dodi Reza Dipanggil Kejati? Fakta Baru Kasus Sungai Lalan Mulai Terungkap
-
Pria di Musi Rawas Tewas Diracun Selingkuhan dengan Sianida, Ini Kronologinya
-
Kilang Plaju Cetak Operator Scaffolding Bersertifikat, Dorong Kesiapan Tenaga Kerja Lokal
-
Dari Sawit hingga Mess Dibakar, Ini Kronologi Kerusuhan PT BCP Group Wilmar