Doni Monardo Ingatkan Kepala Daerah di Sumsel Satu Narasi Larangan Mudik

SuaraSumsel.id - Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Munardo mengingatkan agar kepala daerah di Sumatera Selatan agar satu narasi dengan pemerintah mengenai larangan mudik.

Penegasan ini agar pemahaman masyarakat dalam mencegah lonjakan COVID-19 tidak membingungkan.

"Tidak boleh ada pejabat manapun berbeda dari narasi pusat, negara kita sedang perang melawan COVID-19," kata Doni Munardo saat rapat monitoring bersama forkopimda Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (5/5/2021)

Larangan mudik merupakan keputusan politik negara yang dipertimbangkan atas data perkembangan COVID-19 sehingga semua kepala daerah diminta tidak keluar dari arahan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga: Kemenhub Ungkap 18 Juta Orang Tetap Mudik, Sumsel juga Tujuan Pemudik

Penanganan COVID-19 membutuhkan kekompakan sampai ke tingkat kelurahan dan desa. Adanya larangan mudik dimaksudkan untuk mengontrol agar kasus COVID-19 pasca-lebaran tetap terkendali meski mungkin mengalami lonjakan.

Kepala daerah seharusnya menyampaikan kepada masyarakat jika faktor utama penularan COVID-19 terjadi antarmanusia, sehingga semua masyarakat yang nekad melakukan mudik dianggap tetap memiliki potensi menyebarkannya.

"Walaupun bawa dokumen negatif COVID-19 bisa saja seseorang itu terpapar di jalan, kemudian bertemu orang tua dan keluarga cipika-cipiki, lalu ternyata orang tuanya terpapar sementara di kampungnya belum ada faskes yang memadai," jelasnya.

Meski sebagian kalangan sudah mendapatkan vaksin, menurut Doni, hal tersebut belum bisa dijadikan andalan karena kunci utama menekan kasus COVID-19 tetap mengandalkan protokol kesehatan.

Doni menegaskan narasi larangan mudik dan larangan-larangan lainnya terkait antisipasi lebaran bukan untuk menakuti masyarakat, namun masyarakat harus belajar dari lonjakan kasus positif pasca-lebaran tahun 2020.

Baca Juga: Jaga Harga Stabil, Perdagangan Karet Sumsel Terapkan Penjualan Kemitraan

"Kepala daerah terus tingkatkan literasi ancaman COVID-19, karena masih ada 17 persen masyarakat yang sampai saat ini tidak percaya COVID-19," tegasnya. (ANTARA)