Tolak Kantor Terpadu Pemprov Sumsel, Ini Alasan Elemen Masyarakat Sipil

SuaraSumsel.id - Komite Bersama (Kombes) untuk keadilan ekologis Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar diskusi penolakan pembangunan gedung terpadu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Diskusi yang dihadiri kalangan masyarakat sipil ini mengungkap alasan penolakan pembangunan kantor terpadu di wilayah Kramasan Palembang tersebut.

Mantan Direktur Walhi, Anwuar Sadat menilai pembangunan kantor pemprov tersebut perlu dilakukan pengkajian kebijakan, terutama lahan yang digunakan ialah rawa gambut.

"Kami akan kaji bersama mengenai kebijakan ini," katanya kepada Suarasumsel.id, Sabtu (13/3/2021)

Sedangkan Ketua DPD Sospera Sumsel, Tumpal menilai kawasan kramasan tersebut merupakan kawasan rawa yang seharusnya mendapatkan kajian khusus sebelum pembangunan.

"Kami menilai pemprov memiliki kantor gubernur yang sudah ada masih layak dipergunakan dan lokasinya pun strategis di pusat kota. Kami menilai untuk saat ini sebenarnya belum dibutuhkan pembangunan kantor terpadu tersebut " ucap ia.

Hal yang sama diungkap perwakilan Perkumpulan Lingkar Hijau, Hadi Jatmiko, bahwa pembangunan di kawasan rawa akan melanggar peraturan pemerintah sendiri, terutama Peraturan Daerah mengenai Rawa, dan RTRW kota Palembang.

"Di tingkat Perda maupun Undang undang, ada pelanggaran Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rawa, Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang RTRW kota Palembang 2012 - 2032 pasal 53 berbunyi rencana pembangunan wilayah perkantoran di Kota Palembang yang diarahkan ke Jakabaring, bukan Keramasan," terang ia.

Selain itu pelanggaran juga terjadi pada UU 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan juga undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya terkait Amdal dan Izin Lingkungan, yang sanksi atas pelanggaran tersebut baik dilakukan oleh perorangan, badan usaha maupun pejabat pemerintah dapat berupa pidana, perdata dan Administratif.

Baca Juga: Setahun Pandemi, Masyarakat Sumsel Melek Internet Naik Dua Kali Lipat

"JIka perlu lakukan audit atas keputusan dan peraturan tersebut," pungkasnya.