Catatan HPI 2021: Dampak Ganda Pandemi Covid 19 pada Perempuan

SuaraSumsel.id - Tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (HPI). Namun peringatan HPI tahun ini tentu berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Pandemi covid 19 telah memperburuk situasi kehidupan yang berdampak ganda terutama terjadinya kekerasan perempuan dan anak.

Jaringan One Billion Rising Indonesia mencatat terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi ini.

Survey daring Rakyat Bantu Rakyat (KOBAR) Jateng memaparkan sekitar 65% buruh perempuan menghadapi konsekuensi buruk dari pandemi ini yang mempengaruhi langsung ke penghasilan, seperti mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), di rumahkan tanpa dibayar atau dirumahkan dengan upah yang dipotong.

Saat situasi pandemi, Pemerintah justru mendorong Omnibus Law di saat situasi PHK tengah dilakukan perusahaan karena alasan efesiensi.

Saat situasi itu juga, BPJS Ketenagakerjaan mencairkan banyak klaim buruh yang kehilangan pekerjaan. Meski perusahaan mendapatkan bantuan dari Pemerintah, namun PHK masih terus terjadi.

“Bagi buruh yang masih bekerja, terdapat banyak penyesuaian terkait upah. Buruh perempuan terpaksa terus bekerja dengan situasi upah yang diterima tidak sesuai dengan UMK, lembur yang tidak dibayar dan status sebagai buruh harian,” ujar Narahubung aksi virtual Jaringan One Billion Rising Indonesia, Zubaidah dalam keterangan persnya, Minggu (8/3/2021).

Situasi yang lebih rentan dialami oleh para buruh yang bekerja di perkebunan.

Buruh kebun seperti kebun sawit masih tidak mendapatkan jaminan perlindungan dalam bekerja, sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, itu menjadi tanggung jawab atau resiko dari buruh kebun itu sendiri.

Baca Juga: Sebut KLB Bodong, DPD Partai Demokrat Sumsel Sepakat Dukung AHY

Harga input pertanian semakin mahal di tengah harga jual komoditas pertanian yang semakin rendah di kaum tani pedesaan. Sedangkan, di pasar perkotaan harga komoditas pertanian selalu terasa mahal.

Meskipun di pedesaan masyarakat cenderung masih bisa berkegiatan seperti biasanya, namun PHK di perkotaan telah membawa semakin banyak orang berpulang ke desa dan tetap tidak bisa bekerja karena lapangan pekerjaan juga tidak tersedia.  

“Produk-produk hutan dan pangan yang dikelola oleh rakyat tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Belum ada perlindungan kepastian pasar atas hasil dari hutan dan pertanian pangan rakyat. Tidak dibangun infrastruktur ekonomi yang akan semakin memajukan sektor ini,” sambungnya.

Layaknya sawit, produk hasil dari hutan dan pertanian pangan rakyat juga harus mendapatkan perhatian, mulai dari penyuluhan terkait pengetahuan meningkatkan kualias dan kuantitas, penyediaan bibit, pupuk dan obat yang bisa diakses oleh rakyat, penjagaan harga produk hutan dan hasil pertanian rakyat, hingga infrastruktur pengolahan dan pemasaran.

Sektor ini merupakan sektor di mana mayoritas rakyat Indonesia berada di dalamnya, apabila diperhatikan, dilindungi dan dikembangkan akan sangat berdampak pada meningkatnya penghidupan rakyat dan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Hal ini juga akan mengurangi bencana yang diakibatkan oleh hadirnya perusahaan perkebunan skala besar,” ucap ia.