SuaraSumsel.id - Sungai Musi di Sumatera Selatan menjadi sentra transportasi bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pendangkalannya menjadi persoalan setidaknya oleh tiga BUMN, PT Pertamina, PT Pupuk Sriwidjaja, dan PT Pelindo II.
General Manager PT Pertamina Refinery Unit III Kilang Plaju Moh. Hasan Efendi mengatakan pendangkalan alur Sungai Musi ini sudah menjadi persoalan sejak lama, yang sedang dicarikan solusinya oleh pemerintah pusat.
“Padahal tidak semua bahan baku kami dihasilkan dari sini (Sumsel), ada juga yang disuplai dari daerah lain, dan kami setelah berproduksi juga harus mengirimkannya (BBM) ke daerah lain,” kata dia.
Suplai itu dikirim melalui armada laut yang kemudian harus memanfaatkan alur Sungai Musi untuk tiba di Kilang RU III Plaju di Palembang.
“Kami juga sudah bekerja sama dengan Pusri, untuk mencari solusi mengenai persoalan karena mereka juga terkendala pengiriman pupuk. Draf kapal semakin lama, semakin menurun,” kata ia.
Bukan hanya itu, perusahaan juga harus menyesuaikan kondisi pasang-surut di Sungai Musi agar bisa meloloskan kapal dari jalur muara.
Ia berharap persoalan ini segera dicarikan solusinya karena Kilang RU III dalam pengembangan Green Refinery ditargetkan beroperasi pada 2024 dengan kapasitas 20 MBSD (Thousand barel per steam day) yang akan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan, di antaranya Green Diesel, Green Avtur, Green Naphtha, dan Green LPG.
Direktur Utama (Dirut) PT Pusri, anak perusahaan Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meminta bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menemukan solusi atas pendangkalan alur Sungai Musi.
“Pada prinsipnya, Gubernur akan membantu dengan mendorong ke level pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR,” kata Tri.
Baca Juga: Setelah Vaksinasi Pedagang, Guru di Sumsel Bersiap Disuntik Vaksin Covid 19
PT. Pusri akan bermasalah dengan logistik, mengingat sejak beberapa tahun terakhir terjadi penurunan volume ekspor akibat persoalan pendangkalan tersebut.
Ini berkaitan dengan ukuran draf kapal angkut yang bisa melalui Sungai Musi yang semakin terbatas. Semula bobot kapal yang bisa melintas 10.000 DWT, kini hanya 5.000-6.000 DWT untuk sekali perjalanan.
Tentunya kondisi ini menjadi salah satu perhatian Pusri di tengah rencana pembangunan Pabrik Pusri IIIB pada 2021.
Hadirnya pabrik baru ini untuk menggantikan dua pabrik Pusri yang sudah tua dan boros penggunaan energi yakni Pusri III dan Pusri IV. Penggunaan gas ini berkontribusi hingga 70 persen dari total biaya produksi.
Saat terjadi peningkatan produksi, Pusri dipastikan akan mencari pasar baru di luar Sumsel bahkan hingga ke luar negeri sehingga kelancaran alur Sungai Musi ini menjadi penting.
Sementara itu, Pemprov Sumsel sedang mengusahakan realisasi proyek Pelabuhan Laut Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin ditargetkan pemerintah pusat dapat melakukan ‘ground breaking’ pada akhir 2021. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Selain Inovasi Digital, Menteri BUMN Sebutkan Baterai Mobil Listrik
-
Ingat! Tanda Nomor Kendaraan Diblokir Jika Tilang Elektronik Tak Diurus
-
Sanur Bali Bakal Jadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata untuk Orang Tua
-
Kisah Vaksinasi Pedagang Pasar Cinde Palembang, Mulanya Banyak Menolak
-
Erick Thohir Mau Akuisi Peternakan Hingga Tambang Garam di Luar Negeri
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Kronologi Begal Kertapati: 2 Pelaku Bawa Parang, Kejar Korban hingga Berujung Maut
-
Korupsi KUR BSI Rp9,5 Miliar di OKI, Uang Pengganti 3 Terdakwa Tembus Rp9 Miliar
-
Siapa yang Menentukan Audit BPK di 3 Daerah Sumsel? Ini yang Kini Didalami KPK
-
42 Amplop Muncul Saat Pencairan Dana BOS di Lubuk Linggau, 3 Pegawai Dibebastugaskan
-
Rudiansyah Jadi 'Superman' Lawan Karhutla, Mengapa Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Berulang?