Dilantik Wabup OKU, Johan Anuar Pakai Rompi Tahanan KPK

SuaraSumsel.id - Terdakwa sekaligus Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar akhirnya mengikuti pelantikan kepala daerah terpilih di Griya Agung, Jumat (26/2/2021) siang.

Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan ini nampak menggunakan rompi oranye, rompi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berangkat dari rutan kelas 1 Palembang, Johan Anuar mendapat pengawalan ketat baik dari aparat yang sudah berjaga sejak pagi di depan rutan tersebut.

Mobil Innova yang disediakan untuk membawa Johan Anuar pun juga sudah bersiap membawa wakil bupati terpilih ini menuju Griya Agung, Palembang

Baca Juga: Bisa Tonton Pelantikan Enam Kepala Daerah di Sumsel pada Link YouTube Ini

Tak lama dari itu, pintu masuk rutan pun terbuka dan dengan pengawalan ketat Johan Anuar pun dikawal ke luar rutan Palembang.

Ketika keluar dari rutan, Johan Anuar pun hanya tertunduk dengan menggunakan topi berwarna silver dan menggunakan masker.

Johan Anuar yang menggunakan rompi orange tahanan pun keluar dengan tangan terborgol dan langsung masuk ke dalam mobil innova yang sudah disiapkan.

Tak ada satupun kata yang keluar dari Johan Anuar mengingat pelantikan yang akan dilakukan tersebut akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.

Usai masuk dan menutup pintu mobil, Johan Anuar pun langsung berangkat ke Griya Agung untuk segera dilakukan pelantikan.

Baca Juga: Vaksinasi Covid 19 Nakes Sumsel Baru Capai 75 persen

Kuasa Hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati yang ikut mengantarkan JA ke Griya Agung mengatakan kliennya siap dilanti di Griya Agung pada hari ini.

"Pada prinsipnya, Johan Anuar sudah siap untuk dilakukan pelantikan di Griya dan prosesnya sesuai dengan protokol yang diamanatkan oleh KPK," kata Titis kepada awak media.

Titis pun meminta untuk tidak mengambil gambar di Rutan dan meminta untuk mengambil gambar langsung di Griya Agung tempat dilantiknya Johan Anuar agar tidak terjadi kesalahpahamanan.

"Jangan sampai ketika meliput di sini ada terjadi kesalahpamahan antar institusi, karena jaksa KPK pun harus melakukan pengawalan protap sesuai aturan," katanya.

Kontributor: Andika