SuaraSumsel.id - Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menuai kritik. Salah satu kritik menohok dilontarkan Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS), Pipin Sopian.
Menurut ia, terdapat tiga kecacatan dalam peristiwa tersebut yakni cacat keteladanan, cacat perencanaan, dan cacat penegakan hukum.
Cacat keteladanan ditunjukan Jokowi yakni melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini.
Apalagi, sambung Pipin, Jokowi sempat-sempatnya melempar souvenir ke kerumunan massa yang justru mengundang warga berkerumun dan saling berebut souvenir yang tentu melanggar prtokol kesehatan, yakni tidak menjaga jarak aman saat pandemi.
"Tindakan beliau sangat menyakiti semua upaya penanganan Covid, terutama oleh para pekerja kesehatan. Saya mendesak Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia," kata Pipin dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).
Kecacatan lainnya, yakni cacat dalam perencanaan guna menghindari peristiwa kerumunan ditandai dengan kegagalan Kantor Staf Presiden Jokowi beserta protokol kepresidenan dalam mengantisipasi tidak ada kerumunan.
"Cacat perencanaan dalam kunjungan Presiden Jokowi di NTT menunjukan kegagalan dalam mengantisipasi potensi kerumumunan yang dapat menyebarkan Covid-19. Peran KSP dan keprotokolan presiden perlu dievaluasi," beber Pipin.
Lalu cacat penegakan hukum terlihat dari tidak adanya pihak yang bertanghung jawab dan diproses secara hukum dalam peristiwa kerumunan melanggara prokes di Maumere.
"Sampai saat ini publik belum melihat ada pihak yang diproses hukum pasca kejadian itu. Paahal tampak kasat mata pelanggarannya. Di sisi lain aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dibubarkan paksa aparat," kata Pipin.
Baca Juga: Capai Harga Tertinggi, Karet Sumsel Tembus Rp 20.000/Kg
"Seharusnya semua di mata hukum kedudukannya sama. Jangan sampai negara ini standar ganda, hanya menindak mereka yang berseberangan dengan kekuasaan saja," tandasnya.
Sumber : Suara.com
Tag
Berita Terkait
-
Dokter Tirta Bela Jokowi soal Kerumunan Massa, Mustofa Beri Sindiran
-
Pidato Kunci Presiden Jokowi di CNBC Indonesia Economic Outlook 2021
-
Rocky Gerung: Isu Korupsi Bansos Ditutupi Pakai Kekonyolan Pemerintah
-
Cacat Keteladanan, PKS: Jokowi Harus Minta Maaf soal Kerumunan Massa di NTT
-
Jokowi Akan Dilaporkan, Ferdinand Hutahaean: Kasihan Orang-orang Ini!
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Kebakaran Pabrik OKI Pulp & Paper Berlangsung 4 Jam, Ratusan Karyawan Berhamburan, Ini Faktanya
-
Penyadapan Presiden hingga Media Seret Listyo Sigit, Yusril Sebut Posisi Kepala KSP Bisa Diisi Plt
-
Di Balik Perjuangan Penanganan Karhutla, Pertamina RU Plaju Dukung Kesehatan Petugas
-
Listyo Sigit dan 2 Jenderal Jadi Tersangka, Server LIMS Diduga Dipakai Sadap Presiden hingga Media
-
Mutasi 264 Perwira Polri, Kombes Heru Agung Gantikan Sonny Sebagai Kapolrestabes Palembang