SuaraSumsel.id - Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) terus menuai kritik. Salah satu kritik menohok dilontarkan Kepala Staf Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS), Pipin Sopian.
Menurut ia, terdapat tiga kecacatan dalam peristiwa tersebut yakni cacat keteladanan, cacat perencanaan, dan cacat penegakan hukum.
Cacat keteladanan ditunjukan Jokowi yakni melanggar ucapannya sendiri bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara ini.
Apalagi, sambung Pipin, Jokowi sempat-sempatnya melempar souvenir ke kerumunan massa yang justru mengundang warga berkerumun dan saling berebut souvenir yang tentu melanggar prtokol kesehatan, yakni tidak menjaga jarak aman saat pandemi.
"Tindakan beliau sangat menyakiti semua upaya penanganan Covid, terutama oleh para pekerja kesehatan. Saya mendesak Presiden Jokowi minta maaf kepada rakyat Indonesia," kata Pipin dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).
Kecacatan lainnya, yakni cacat dalam perencanaan guna menghindari peristiwa kerumunan ditandai dengan kegagalan Kantor Staf Presiden Jokowi beserta protokol kepresidenan dalam mengantisipasi tidak ada kerumunan.
"Cacat perencanaan dalam kunjungan Presiden Jokowi di NTT menunjukan kegagalan dalam mengantisipasi potensi kerumumunan yang dapat menyebarkan Covid-19. Peran KSP dan keprotokolan presiden perlu dievaluasi," beber Pipin.
Lalu cacat penegakan hukum terlihat dari tidak adanya pihak yang bertanghung jawab dan diproses secara hukum dalam peristiwa kerumunan melanggara prokes di Maumere.
"Sampai saat ini publik belum melihat ada pihak yang diproses hukum pasca kejadian itu. Paahal tampak kasat mata pelanggarannya. Di sisi lain aksi unjuk rasa yang mengkritik kebijakan Presiden Jokowi dibubarkan paksa aparat," kata Pipin.
Baca Juga: Capai Harga Tertinggi, Karet Sumsel Tembus Rp 20.000/Kg
"Seharusnya semua di mata hukum kedudukannya sama. Jangan sampai negara ini standar ganda, hanya menindak mereka yang berseberangan dengan kekuasaan saja," tandasnya.
Sumber : Suara.com
Tag
Berita Terkait
-
Dokter Tirta Bela Jokowi soal Kerumunan Massa, Mustofa Beri Sindiran
-
Pidato Kunci Presiden Jokowi di CNBC Indonesia Economic Outlook 2021
-
Rocky Gerung: Isu Korupsi Bansos Ditutupi Pakai Kekonyolan Pemerintah
-
Cacat Keteladanan, PKS: Jokowi Harus Minta Maaf soal Kerumunan Massa di NTT
-
Jokowi Akan Dilaporkan, Ferdinand Hutahaean: Kasihan Orang-orang Ini!
Terpopuler
- Bagaimana Cara Cek NIK Terindikasi Judol atau Tidak? Begini Langkah Mudahnya
- Buruh di Jogja Geruduk Kantor Gubernur DIY, Tantang Sultan Buktikan Keistimewaan untuk Pekerja
- KPK Ungkap Riwayat Tanah Kavling Pesantren Darul Istiqamah Maros, Minta Hak Warga Dituntaskan
- Cegah Papua Jadi 'Sudan Kedua', Pemerintah Diminta Tarik Pendekatan Militeristik dan Buka Dialog
- 5 Eye Cream Kemasan Jar untuk Bikin Area Mata Tampak Cerah dan Awet Muda
Pilihan
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
-
Mekkah Diserang Houthi, Kemlu Minta WNI Hati-hati di Arab Saudi
Terkini
-
BRI Salurkan KPP Rp427,5 Miliar untuk Perkuat Akses Pembiayaan Perumahan
-
Nikmati Diskon 25% Produk Jus Buah Boost Pakai Promo BRI Kartu Kredit
-
Gugatan 25 Media di Palembang Tak Dapat Diterima, Hakim Nilai Perkara Prematur
-
Agus Rizal Divonis 1 Tahun 4 Bulan, Korupsi Perkimtan Palembang Rugikan Negara Rp1,68 Miliar
-
Sinergi Kilang Plaju dan R&P Sumatera Dorong Generasi Muda Jadi Agent of Change