Nakes di Palembang dan Muba Paling Banyak Divaksin Covid 19 Tahap Awal

SuaraSumsel.id - Tenaga kesehatan atau nakes di Sumatera Selatan juga akan mendapatkan vaksin covid 19 pada tahap awal ini. Berdasarkan datanya, terdapat 31.000 tenaga kesehatan di Sumatera Selatan yang akan divaksin tahap awal.

Dari jumlah itu, nakes di Kota Palembang dan Kabupaten Musi Banyuasin paling banyak menerima vaksin covid 19, pada pertengahan Januari 2021.

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel Yusri mengatakan ada lebih dari 31.000 tenaga kesehatan yang akan divaksin pada tahap pertama, 8.958 orang di antaranya berada di Kota Palembang dan 3.032 orang di Kabupaten Muba.

"Tidak hanya tenaga kesehatan, tenaga non-nakes yang bekerja di fasilitas kesehatan juga ikut divaksin," ujarnya di Palembang seperti dilansir ANTARA.

Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi penerima vaksin terbanyak ketiga yakni 2.982 orang, di susul OKU Timur (2.582 orang), OKU (2.394 orang), Lubuklinggau (2.004 orang), Banyuasin (1.731), Ogan Ilir (1.519).

Selain itu Muara Enim (1.426), PALI (1.334), OKU Selatan (1.056), Musi Rawas (916), Musi Rawas Utara (847), Empat Lawang (570) dan Pagaralam (421).

Sejauh ini sudah terdata 31.772 tenaga kesehatan yang akan divaksin, kata dia, kemungkinan jumlahnya bertambah karena data Kota Prabumulih dan Lahat belum masuk.

Menurutnya, meski tenaga kesehatan menjadi penerima paling pertama vaksin namun kondisi tersebut tidak mengganggu penanganan COVID-19 yang saat ini mengalami peningkatan signfikan.

"Tidak ada masalah, disuntik sebentar langsung bisa melayani lagi," tambahnya.

Baca Juga: Mendulang Bahagia, Berbisnis Kudapan Tradisional Meski Pandemi

Sementara rencananya total vaksin dari pemerintah pusat yang akan diberikan pada tahap pertama di Sumsel menyasar 38.140 orang yang terdiri dari nakes, anggota TNI dan Polri.

Ketiganya akan menerima email dari BPJS Kesehatan berisi tautan untuk mengkonfirmasi data penerima vaksin yang akan diverifikasi sebelum penyuntikan, sebab lokasi penyuntikan boleh di fasilitas kesehatan di luar data BPJS. (ANTARA)