KPK Era Firli Bahuri: Delapan Kali OTT, Dua Menteri Jadi Tersangka

SuaraSumsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Ketua Firli Bahuri mencatat telah melakukan delapan kali operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi.

OTT yang dilakukan menyeret  penyelenggara negara di pusat, seperti halnya menteri, hingga daerah dan lembaga pendidikan.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 dilakukan OTT KPK berlangsung 21 kali, pada tahun 2018 dilakukan sebanyak 30 OTT, 19 OTT pada tahun 2017, 2016 sebanyak 17 OTT, namun 5 OTT pada tahun 2015 dan 2014.

Perihal OTT memang menjadi sorotan bagi pimpinan KPK periode 2019—2023.

Pada Semester I (Desember 2019—Juni 2020) tercatat Firli Bahuri cs "hanya" melakukan OTT sebanyak tiga kali.

Dua OTT dilakukan pada bulan Januari. Pertama, terkait dengan kasus suap pengadaan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Berikutnya, kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024 yang menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan dan mantan caleg Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang sampai saat ini masih menjadi buronan.

Bahkan, terdapat satu kasus yang penyelidikannya dilimpahkan ke kepolisian, yakni kasus OTT UNJ (Universitas Negeri Jakarta) yang terjadi pada bulan Mei 2020.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya pernah membandingkan jumlah OTT dari tahun ke tahun yang dilakukan KPK pada 6 bulan pertama sejak 2016.

Baca Juga: Kasus Korupsi DAK Bupati, KPK Panggil Sekda Labuhanbatu Utara

Pada tahun 2016, 6 bulan pertama dari 1 Januari—15 Juni 2016 ada delapan tangkap tangan, tahun berikutnya (2017) ada lima tangkap tangan, kemudian pada tahun 2018 ada 13 yang merupakan paling tinggi, dan pada tahun 2019 ada tujuh.

KPK menjalankan kembali OTT pada tanggal 2 Juli 2020, kali ini dalam kasus suap terkait dengan pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur pada tahun 2019kembali 2020 yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar dan juga istrinya Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.

Setelah itu, berbagai pemberitaan mengenai OTT tampak tidak terdengar lagi.

Baru menjelang akhir tahun, KPK mulai "rajin" kembali menggelar empat OTT dalam waktu yang berdekatan bahkan dua OTT akhirnya menjerat dua menteri sebagai tersangka.

Pertama, OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Kedua, OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yang kemudian menjerat Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka.

Dua OTT lainnya dilakukan terhadap dua kepala daerah, yakni Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo.