- Gubernur Herman Deru mengumumkan UMP Sumatera Selatan 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan pada Kamis, 19 November 2026.
- Kenaikan sebesar 6,77 persen tersebut mulai berlaku secara resmi bagi pekerja di wilayah Sumsel pada 1 Januari 2027.
- Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sumsel mengawasi ribuan perusahaan serta memberlakukan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar aturan.
SuaraSumsel.id - Kabar kenaikan upah minimum menjadi perhatian pekerja di Sumatera Selatan menjelang pergantian tahun. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.210.059 per bulan.
Angka tersebut naik 6,77 persen atau bertambah Rp267.096 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.942.963. Dengan keputusan ini, standar upah minimum di Sumsel akan meningkat mulai 1 Januari 2027.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengumumkan penetapan tersebut di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (19/11/2026). Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
Kenaikan UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
Baca Juga:Grab Siapkan Bantuan Rp2 Miliar untuk 3.800 Mitra Pengemudi Terdampak Karhutla
UMP Sumsel 2027 Berlaku Mulai 1 Januari
Herman Deru menjelaskan, UMP 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan atau badan usaha.
Ketentuan waktu kerja yang menjadi acuan adalah tujuh jam sehari atau delapan jam sehari dan/atau 40 jam dalam satu minggu.
Artinya, pekerja yang memenuhi ketentuan tersebut memiliki acuan upah minimum sebesar Rp4,21 juta per bulan mulai awal 2027.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil. Kelompok usaha ini dikecualikan dari ketentuan UMP dengan pengupahan paling rendah 50 persen dari upah minimum sesuai aturan yang berlaku.
Baca Juga:SERU Sriwijaya 2026: Sinergi Bersama Wujudkan UMKM Sumsel Tangguh dan Berdaya Saing
Perusahaan Dilarang Membayar di Bawah UMP
Gubernur Herman Deru mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
Pengusaha dilarang membayar pekerja lebih rendah dari UMP 2027. Sementara perusahaan yang selama ini telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan minimum juga tidak diperbolehkan menurunkan gaji pekerjanya.
Ketentuan tersebut menjadi penting agar kenaikan upah minimum tidak justru diikuti penyesuaian sepihak yang merugikan pekerja.
Pemerintah Provinsi Sumsel berharap penetapan lebih awal dapat memberikan kepastian bagi pekerja dalam menyusun kebutuhan rumah tangga dan perencanaan keuangan untuk tahun depan.
Pengawasan terhadap Ribuan Perusahaan