Prabowo Setuju Badan Baru Kelola Gambut, Apa Bedanya dengan Lembaga Restorasi Dulu?

SuaraSumsel.id - Presiden Prabowo Subianto menyetujui usulan pembentukan badan khusus yang akan mengelola gambut dan mangrove secara nasional. Keputusan ini muncul setelah puluhan peneliti dan ahli berdiskusi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Namun, muncul satu pertanyaan yang cukup penting yakni mengapa perlu badan baru jika Indonesia sebelumnya sudah memiliki lembaga yang menangani gambut dan mangrove?

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan usulan badan baru tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari pertemuan para ahli dengan Presiden Prabowo.

Menurut Brian, para ahli menilai keberadaan satu badan yang menangani data, perizinan dan pengelolaan gambut dapat membuat penanganan menjadi lebih mudah, termasuk untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga:5 Hari Terbakar, Kebun Raya Sriwijaya Belum Padam dan Helikopter Dikerahkan

“Kesimpulan rapat para ahli ini adalah memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Ini tadi disampaikan, dan Bapak Presiden menyetujui,” kata Brian.

Indonesia sebenarnya sudah pernah punya badan khusus gambut

Sebelum muncul usulan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut pada 2016. Lembaga tersebut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempercepat pemulihan kawasan dan mengembalikan fungsi hidrologis gambut yang terdampak kebakaran.

Tugas utamanya adalah mengoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di sejumlah provinsi, termasuk Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Lembaga tersebut juga memiliki fungsi seperti pemetaan kesatuan hidrologis gambut, penyusunan zonasi, pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, penataan pengelolaan areal gambut terbakar hingga edukasi restorasi.

Baca Juga:Tim Alfa TNI Sudah Terjun ke Way Kambas, Apakah Juga Dikerahkan ke Karhutla Sumsel?

Tetapi badan tersebut memang sejak awal memiliki batas masa tugas lima tahun dan berakhir pada 31 Desember 2020.

Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020. Melalui aturan tersebut, lembaga sebelumnya berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Ruang tugasnya diperluas. Bukan hanya memfasilitasi percepatan restorasi gambut, badan ini juga diberi tugas mempercepat rehabilitasi mangrove pada sejumlah wilayah kerja.

Namun, masa tugas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove kemudian berakhir pada 31 Desember 2024.

Dalam dokumen Kementerian Kehutanan, disebutkan bahwa setelah masa tugas tersebut berakhir, fungsi restorasi gambut dan mangrove dialihkan kepada kementerian terkait sesuai kewenangannya.

Lalu apa yang berbeda dengan badan yang diusulkan Prabowo?

Badan yang kini diusulkan bukan sekadar disebut sebagai badan restorasi, melainkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Brian menjelaskan bahwa salah satu alasan yang disampaikan para ahli adalah kebutuhan untuk menyatukan berbagai hal yang berkaitan dengan gambut.

“Berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting, data-data, kemudian izin-izin, pengelolaan-pengelolaan dilakukan oleh satu lembaga,” ujar Brian.
Dengan demikian, dari penjelasan tersebut terlihat adanya perbedaan penekanan.

Badan Restorasi Gambut pada 2016 dirancang terutama untuk mempercepat restorasi dan pemulihan gambut.

Kemudian Badan Restorasi Gambut dan Mangrove memperluas mandat tersebut dengan memasukkan rehabilitasi mangrove.

Sementara usulan terbaru menggunakan kata “pengelola”, dengan gagasan mengintegrasikan data, perizinan dan pengelolaan gambut serta mangrove dalam satu kelembagaan.

Namun, detail kewenangan, struktur, wilayah kerja dan mekanisme badan baru tersebut belum dijelaskan secara rinci dalam pernyataan Brian pada 24 September 2026.

Kenapa pencegahan karhutla kembali menjadi alasan?

Pembentukan badan baru ini muncul ketika persoalan kebakaran gambut kembali menjadi perhatian pemerintah. Brian mengatakan Presiden Prabowo juga mengevaluasi bahwa penanganan kebakaran membutuhkan biaya besar.

“Tadi Bapak Presiden mengevaluasi juga penanganan kebakaran itu sulit dan sangat mahal, tetapi kita itu kemudian ada satu badan, apakah bisa mencegah kan bisa jauh lebih murah,” kata Brian.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa badan baru yang diusulkan tidak hanya diarahkan untuk menangani gambut setelah terjadi kerusakan.

Pencegahan menjadi salah satu alasan yang ditekankan dalam pembahasan.

Pertanyaannya kemudian bergeser: apakah lembaga baru akan memiliki kewenangan yang cukup untuk mencegah kebakaran sebelum terjadi, terutama ketika persoalan gambut berkaitan dengan data, perizinan, tata kelola lahan dan aktivitas masyarakat?

Jawaban atas hal itu masih menunggu desain kelembagaan yang akan disusun pemerintah. Brian mengatakan para ahli yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo juga diminta membantu pemerintah.

Mereka dapat berperan sebagai narasumber atau pakar dengan memanfaatkan berbagai kajian yang telah dibuat.

“Tadi, diminta para ahli ini terlibat membantu, barangkali sebagai narasumber, sebagai pakar-pakar yang tadi berbagai kajian yang sudah dibuat supaya menjadi referensi,” ujar Brian.

Namun, ketika ditanya mengenai target waktu pembentukan badan tersebut, Brian menyerahkan penjelasannya kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Dari restorasi ke pengelolaan, apakah benar-benar berbeda?

Sejarah kelembagaannya menunjukkan pemerintah sudah beberapa kali mengubah pendekatan terhadap ekosistem gambut. Pada 2016, fokusnya adalah mempercepat restorasi gambut.

Pada 2020, mandat diperluas dengan memasukkan mangrove.

Kini, setelah lembaga tersebut berakhir pada 2024, pemerintah kembali membahas pembentukan badan khusus dengan pendekatan pengelolaan gambut dan mangrove secara nasional.

Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah badan baru nantinya hanya menjadi penggabung koordinasi, atau memiliki kewenangan yang lebih kuat atas data, perizinan dan pengelolaan kawasan.

Sebab, menurut Brian, justru penyatuan aspek-aspek tersebut menjadi salah satu alasan para ahli merekomendasikan badan baru.

Untuk saat ini, yang sudah diketahui adalah Presiden Prabowo menyetujui rekomendasi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional. Sementara bentuk final, kewenangan dan waktu pembentukannya masih menunggu proses berikutnya.