- Puluhan warga Desa Banjarsari menggelar aksi dan bermalam di Kantor Bupati Lahat sejak 31 Agustus 2026.
- Masyarakat menuntut Pemkab Lahat menyelesaikan sengketa 300 hektare lahan dan menghentikan sementara operasional PT BGG.
- Wakil Bupati Widia Ningsih menemui warga, dan Bupati dijadwalkan menemui mereka pada 2 September 2026.
Sejumlah upaya mediasi kemudian dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait. Pemkab Lahat menyatakan telah membentuk tim untuk menangani persoalan antara warga Desa Banjarsari dan PT BGG.
Perkembangan kemudian muncul setelah dilakukan komunikasi dengan Bupati Lahat.
Bupati disebut bersedia bertemu langsung dengan warga Desa Banjarsari pada Rabu, 2 September 2026, pukul 10.00 WIB di Pendopoan Bupati Lahat.
Namun, sebagian warga sebelumnya tetap memilih bertahan hingga malam di halaman Kantor Bupati Lahat. Masyarakat datang untuk meminta kepastian atas konflik lahan yang mereka klaim telah berlangsung bertahun-tahun.
Baca Juga:Dari Menganggur hingga Panen Telur, Amat Rasakan Manfaat Program Ayam Petelur PTBA
Pertanyaan yang kini menjadi perhatian adalah apakah pertemuan dengan Bupati Lahat akan menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Sebab, setelah warga memilih mendirikan tenda dan bermalam di halaman Pemkab Lahat pada 31 Agustus 2026, tuntutan mereka kini telah bergeser menjadi tekanan langsung agar pemerintah daerah tidak hanya melakukan mediasi, tetapi menghadirkan kepastian atas konflik agraria yang mereka perjuangkan.
