Baca 10 detik
- Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan obligasi daerah sebagai solusi pendanaan pembangunan guna mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah saat ini.
- Usulan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Nasional MPR RI di Palembang pada 19 Mei 2026 untuk mempercepat pembangunan strategis.
- Pemerintah pusat melalui Badan Penganggaran MPR RI tengah menggodok regulasi agar obligasi daerah dapat segera disahkan menjadi undang-undang.
Jika regulasi obligasi daerah berhasil disahkan, Sumsel berpeluang menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang menerapkannya.
Sarasehan Nasional ke-7 MPR RI tersebut dihadiri sekitar 200 peserta, mulai dari kepala daerah, pimpinan DPRD, Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, hingga akademisi.
Topik obligasi daerah sendiri mulai menarik perhatian karena dinilai dapat menjadi solusi baru bagi daerah yang ingin mempercepat pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
Baca Juga:Herman Deru Ingin Tanjung Carat Jadi Gerbang Ekspor Baru, Truk Tak Lagi Padati Kota Palembang
