facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pemerintah Target Angka Kemiskinan Turun ke Level 7,5 Persen Tahun Depan

Wakos Reza Gautama Jum'at, 20 Mei 2022 | 13:42 WIB

Pemerintah Target Angka Kemiskinan Turun ke Level 7,5 Persen Tahun Depan
Ilustrasi pemukiman penduduk. Pemerintah target turunkan angka kemiskinan tahun depan. [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Penurunan angka kemiskinan ini akan terjadi seiring pengelolaan fiskal yang sehat

SuaraSumsel.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan angka kemiskinan di Indonesia dapat turun ke level 7,5 persen sampai 8,5 persen pada tahun depan.

Penurunan angka kemiskinan ini akan terjadi seiring pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas stimulus kepada masyarakat.

“Ini akan terwujud seiring adanya transformasi ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Jakarta, Jumat.

Selain itu Sri Mulyani juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun depan dapat ditekan dalam kisaran 5,3 persen hingga 6 persen, rasio gini sekitar 0,375 hingga 0,378 serta Indeks Pembangunan Manusia sekitar 73,31 hingga 73,49.

Baca Juga: Aksi Bela UAS Digelar Besok, Titik Kumpul di Masjid Agung Annur Pekanbaru

Kemudian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditingkatkan untuk mencapai kisaran masing-masing 103 sampai 105 dan 106 sampai 107.

Berbagai asumsi tersebut masuk dalam KEM PPKF Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Target ini sejalan dengan tema kebijakan fiskal 2023 yang difokuskan pada Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Strategi kebijakan fiskal 2023 adalah memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri serta mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Selain itu kebijakan juga diarahkan bagi peningkatan efektivitas transformasi ekonomi melalui reformasi fiskal dengan memobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal.

Baca Juga: UAS Ditolak Masuk, Akun Medsos PM sampai Presiden Singapura Dibanjiri Spam Warganet

Pemerintah turut memperkuat spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja serta mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif. (ANTARA)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait