- Penyidik Tipidkor Polda Sumsel menelusuri pengelolaan uang retribusi di tiga pasar besar Kota Palembang.
- Polisi memeriksa pengurus Pasar 16 Ilir dan PT Gandha Tahta Prima selaku pengelola Pasar Kuto.
- Penyidik masih mengumpulkan data dan meminta klarifikasi untuk mengetahui mekanisme serta alur penyetoran dana.
Polisi Telusuri Alur Setoran Retribusi Pedagang
Persoalan utama yang sedang ditelusuri adalah mekanisme pengelolaan retribusi, termasuk bagaimana pungutan dari pedagang dilakukan dan ke mana dana tersebut disetorkan.
Pemeriksaan terhadap pengurus pasar dan pihak pengelola diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pembagian kewenangan serta mekanisme administrasi pengelolaan dana.
Dalam konteks pengelolaan pasar, kejelasan alur retribusi menjadi penting karena menyangkut hak dan kewajiban pedagang, pengelola, serta pihak yang memiliki kewenangan atas fasilitas pasar.
Namun, hingga kini penyidik belum menyampaikan adanya kesimpulan mengenai kerugian negara maupun pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Wira menegaskan, proses yang berjalan masih sebatas klarifikasi dan pengumpulan data dari sejumlah pihak. “Sifatnya hanya klarifikasi, kami masih melakukan pengumpulan data,” ujarnya.
Dengan demikian, pemanggilan pengurus maupun pengelola pasar belum dapat diartikan sebagai penetapan tersangka atau kesimpulan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.
Penelusuran Berawal dari Persoalan Retribusi Pasar 16 Ilir
Sebelum penelusuran meluas ke Pasar Kuto dan Lemabang, penyidik Tipidkor Polda Sumsel lebih dahulu meminta keterangan sejumlah pengurus P3SRS Gedung Pasar 16 Ilir.
Baca Juga: 19.199 Hotspot di Konsesi 3 Perusahaan, WALHI Laporkan BMH hingga PTPN VII ke Polda Sumsel
Klarifikasi tersebut berkaitan dengan dugaan persoalan penarikan retribusi pedagang yang dikelola pihak pengelola gedung.
Prengki Adiatmo menjelaskan, kliennya hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi sekaligus menyampaikan informasi mengenai mekanisme setoran retribusi yang menjadi materi pemeriksaan.
Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic melalui Kompol Wira Satya membenarkan pemanggilan tersebut.
Penyidik masih membutuhkan keterangan dari berbagai pihak untuk menelusuri pengelolaan retribusi secara menyeluruh.
Pedagang Menanti Kejelasan Pengelolaan Retribusi
Penelusuran terhadap tiga pasar besar di Palembang ini menjadi penting karena menyangkut transparansi pengelolaan fasilitas perdagangan yang digunakan masyarakat setiap hari.
Berita Terkait
-
19.199 Hotspot di Konsesi 3 Perusahaan, WALHI Laporkan BMH hingga PTPN VII ke Polda Sumsel
-
Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu
-
1.987 PPPK Palembang Menanti Nasib, Benarkah 2027 Diangkat Jadi Penuh Waktu?
-
7 Dapur MBG di Palembang Belum Penuhi Standar Higienitas, Bisa Tetap Beroperasi?
-
28 Hari Kasus Pengeroyokan Wartawan, Koalisi Pers Beri Polda Sumsel Ultimatum 1 Minggu
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
19.199 Hotspot di Konsesi 3 Perusahaan, WALHI Laporkan BMH hingga PTPN VII ke Polda Sumsel
-
BRI Kartu Kredit Touch Hadir dengan Tampilan Baru, Transaksi Digital Makin Praktis
-
Sumsel Lumbung Pangan, Beras Premium Malah Langka dan Tembus Rp19 Ribu
-
1.987 PPPK Palembang Menanti Nasib, Benarkah 2027 Diangkat Jadi Penuh Waktu?
-
7 Dapur MBG di Palembang Belum Penuhi Standar Higienitas, Bisa Tetap Beroperasi?